Di penghujung Rakernas I PDIP 2026, suasana di hall pertemuan terasa tegang. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum partai, naik ke podium untuk menyampaikan pidato penutup. Tak hanya menutup acara, pidatonya kali ini langsung menohok isu panas yang sedang mengemuka: wacana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD.
Dengan nada tegas yang khas, Megawati menyatakan sikap partainya. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD," ujarnya, Senin (12/1) di Jakarta.
“Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis,” lanjutnya. “Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis.”
Bagi Megawati, wacana itu bukan cuma langkah mundur. “Wacana Pilkada melalui DPRD bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya. Argumennya punya pijakan kuat, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
Putusan itu, paparnya, memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Intinya jelas: kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tak boleh dipersempit jadi mekanisme perwakilan yang elitis dan tertutup.
“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum,” tambah Megawati. “Artinya, pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh Rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD.”
Di sisi lain, ia mengingatkan semua pihak bahwa Pilkada langsung adalah buah perjuangan reformasi. Capaian demokratisasi yang lahir dari jerih payah rakyat ini, menurutnya, tak boleh dikhianati dengan kembali ke sistem lama.
“Mekanisme pilkada melalui DPRD adalah praktik masa lalu,” tandasnya. Praktik yang diyakininya tak menjamin penguatan demokrasi atau akuntabilitas kekuasaan. Bahkan, klaim soal pengurangan biaya politik pun ia sangkal. “Tidak pula menjamin pengurangan biaya politik, sebagaimana sering didalihkan,” pungkasnya, menutup pidato yang langsung menjadi perbincangan hangat.
Artikel Terkait
KPK Sita Rp200 Juta dan Mobil Mewah dalam Kasus Suap Audit BPK yang Seret Bupati Muara Enim
DPR Desak Kementerian Koperasi Rumuskan Indikator Keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih
Enam Tahanan Kejari Pekanbaru Kabur dari Mobil Dinas, Tiga Masih Buron
Golkar Bantah Wacana Bahlil Maju Pilpres 2029, Tegaskan Fokus pada Konsolidasi Partai