RDF Rorotan Belum Maksimal, DPRD DKI Soroti Kendala Non-Teknis Pengolahan Sampah

Optimalisasi Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat kinerja fasilitas pengolahan sampah tersebut, meskipun kapasitasnya dinilai cukup besar untuk mengurangi ketergantungan Ibu Kota terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal ini menjadi sorotan utama Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyatakan bahwa RDF Rorotan merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD untuk menekan volume sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang, Kota Bekasi. Menurutnya, kehadiran Pansus di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi secara langsung hambatan yang membuat fasilitas itu belum beroperasi secara maksimal.

“Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang,” ujar Judistira dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pansus menargetkan agar dalam kurun waktu satu tahun ke depan, RDF Rorotan mampu mengolah sampah sebanyak 1.500 hingga 2.000 ton per hari. Angka ini dinilai realistis mengingat kapasitas terpasang yang dimiliki fasilitas tersebut.

“Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari,” katanya.

Menariknya, Judistira menjelaskan bahwa kendala utama yang ditemukan bukanlah berasal dari teknologi atau mesin pengolahan sampah. Berdasarkan hasil peninjauan, RDF Rorotan telah memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas masing-masing sekitar 800 ton sampah per hari, sehingga total kapasitasnya mencapai 2.400 ton per hari. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada lebih bersifat non-teknis dan memerlukan solusi dari sisi manajerial atau operasional.