Di sisi lain, respons pemerintah sudah berjalan. Untuk meringankan beban warga, Pemprov Bali menggelontorkan bantuan sosial tunai senilai Rp 14,05 miliar. Dana itu diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025. Bantuan logistik dasar juga disalurkan, termasuk sekitar 5 ribu liter air bersih untuk masyarakat yang terdampak.
Namun begitu, bagi Teja, data tahun ini bukan sekadar angka statistik. Ia berharap catatan itu bisa jadi pijakan kuat untuk memperbaiki mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi tahun 2026. Ancaman ke depan masih nyata.
Potensi bencananya beragam. Mulai dari banjir dan genangan di kota-kota serta daerah aliran sungai, tanah longsor di perbukitan yang jenuh air, hingga cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang. Wilayah pesisir selatan Bali juga perlu waspada terhadap gelombang tinggi dan abrasi.
Berdasarkan pemetaan risiko, ada sejumlah wilayah yang butuh perhatian khusus. Kawasan perkotaan dengan drainase terbatas, wilayah perbukitan yang punya riwayat longsor, dan pesisir selatan yang rentan terhadap cuaca laut ekstrem masuk dalam daftar prioritas.
Teja menegaskan satu hal penting. Baginya, penanggulangan bencana bukan cuma soal respons cepat saat kejadian.
“Penanggulangan bencana tidak berhenti pada penanganan kejadian. Ini harus diperkuat dari hulunya, di fase pra-bencana, lewat pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan. Kolaborasi lintas sektor juga mutlak diperlukan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Penangkapan Maduro: Saat Hukum AS Menjadi Senjata Perang Baru
Duel Sengit di Coliseum: Getafe vs Real Sociedad Berebut Angin Segar
Nakhoda dan ABK Mesin KM Putri Sakinah Resmi Jadi Tersangka
Mensos: Sekolah Rakyat Tambah 200 Titik, Targetkan 45.000 Siswa pada 2027