Pikiran Kita, Peta Mereka: Ketika Algoritma Menggambar Ulang Realitas

Kita semua, rasanya, percaya pada satu mitos yang nyaman: bahwa kita masih bebas berpikir. Tidak ada yang melarang kita bicara, sensor terbuka hampir tak terlihat, dan tak ada todongan senjata yang memaksa kita percaya pada satu hal. Tapi justru di situlah jebakannya. Kekuasaan zaman sekarang nggak lagi main paksa atau bungkam. Ia bekerja dengan cara yang lebih halus: membentuk.

Lihat saja bagaimana algoritma mengatur hidup kita sekarang. Pikiran kita tidak direbut lewat penindasan, tapi diarahkan lewat arsitektur informasi yang kita huni setiap hari. Sistem ini, tanpa henti, memilihkan apa yang pantas kita lihat. Bukan asal pilih, tentu saja. Semuanya berdasarkan kepentingan ekonomi, logika perhatian, dan agenda kekuasaan yang beroperasi dalam senyap. Setiap kali jempol kita menggulir layar, itu adalah keputusan politik kecil. Dan kita hampir tak pernah menyadarinya.

Algoritma sering diklaim sebagai teknologi netral. Katanya, ia cuma mengolah data, tanpa emosi, tanpa bias. Tapi netralitas itu ilusi belaka. Mustahil ada sistem yang benar-benar bebas nilai ketika ia dirancang untuk mengatur perhatian jutaan orang. Data yang dipakai adalah jejak perilaku kita sendiri, dan tujuannya bukan untuk mencerahkan publik, melainkan untuk membuat kita terus terlibat. Dalam logika ini, pikiran manusia bukan lagi subjek yang harus dihormati. Ia cuma sumber daya yang perlu dioptimalkan.

Di titik ini, kekuasaan jadi tanpa wajah. Susah sekali menunjuk satu aktor sebagai biang keladi, atau satu institusi untuk disalahkan. Justru karena itulah ia begitu efektif. Saat pikiran kita dibentuk oleh paparan yang terus diulang, batas antara pendapat pribadi dan hasil rekayasa sistem pun kabur. Kita mengira sedang membangun sikap, padahal seringkali cuma mengiyakan apa yang sudah dipilihkan untuk kita.

Dampaknya terasa nyata di ruang publik. Polarisasi yang kita saksikan nggak selalu lahir dari perbedaan ideologi yang mendasar. Seringkali, ia muncul dari ekosistem informasi yang sengaja dikotak-kotakkan. Algoritma bekerja dengan logika segmentasi: setiap orang dapat dunianya sendiri. Ada yang hidup dalam gelembung kemarahan, yang lain dalam lingkaran ketakutan, atau rasa benar yang absolut. Dialog pun mati. Bukan karena manusia enggan bicara, tapi karena mereka sudah nggak lagi menghuni realitas yang sama.

Akibatnya, demokrasi tetap berjalan sih secara prosedural. Pemilu ada, kebebasan berpendapat di atas kertas tetap terjaga. Tapi kedalaman deliberasinya menguap. Ketika opini publik dibentuk oleh emosi yang dipompa terus-menerus, keputusan politik lahir dari reaksi cepat, bukan pertimbangan rasional yang matang. Pikiran berubah jadi arena kontestasi diam-diam. Sebuah pertarungan yang tak pernah diumumkan sebagai pertarungan.

Yang bikin kondisi ini berbahaya adalah bagaimana kita mulai menganggapnya wajar. Kita anggap biasa saja kalau perhatian publik bisa dikendalikan. Wajar kalau emosi massa bisa diprediksi. Wajar kalau preferensi politik kita bisa dibaca bahkan sebelum kita sadar memilikinya. Dalam proses normalisasi ini, kita nggak merasa kehilangan apa-apa. Sebab kehilangan itu terjadi pelan-pelan, tanpa drama. Tak ada titik kehancuran yang jelas. Yang ada cuma pergeseran halus: dari subjek yang berpikir, menjadi objek yang dianalisis.

Tentu saja, salah juga kalau kita menyederhanakan ini semua sebagai konspirasi teknologi belaka. Algoritma nggak berjalan sendirian. Ia berkelindan dengan kepentingan ekonomi raksasa, kekuasaan politik, dan budaya digital yang memuja kecepatan. Negara kerap tertatih-tatih membuat regulasi, sementara korporasi teknologi melesat jauh ke depan. Dalam kekosongan aturan inilah, pikiran manusia jadi medan paling rentan.

Masalah utamanya sebenarnya bukan teknologi yang jadi terlalu kuat. Tapi kesadaran publik yang kelelahan untuk melawan. Di tengah banjir informasi yang tak kunjung reda, berpikir kritis jadi pekerjaan berat. Dan ketika sudah lelah, manusia memilih jalan pintas: ikut arus, percaya pada yang familiar, menolak segala hal yang mengganggu zona nyamannya.

Kalau dibiarkan begini terus, politik masa depan nggak akan dimenangkan oleh gagasan terbaik. Tapi oleh pengelolaan atensi yang paling jitu. Kekuasaan nggak perlu lagi meyakinkan publik dengan argumen yang kuat. Cukup pastikan pesan tertentu terus muncul, diulang-ulang, dan terasa relevan. Dalam skenario itu, pikiran kita mungkin masih bergerak. Tapi arah jalannya sudah dipetakan orang lain.

Jadi, menjaga agar pikiran tetap jadi milik sendiri di era algoritma ini bukan cuma urusan pribadi. Ini persoalan politik kolektif. Ia menuntut regulasi yang tegas dan berpihak pada publik, literasi digital yang nggak cuma soal cara pakai aplikasi, dan kesadaran bersama bahwa kebebasan berpikir nggak boleh kita serahkan pada sistem yang nggak punya kepentingan pada kebenaran.

Pada akhirnya, tantangan terberat kita sekarang mungkin bukan melawan algoritma sebagai mesin. Tapi melawan kenyamanan yang membuat kita rela menyerahkan kedaulatan berpikir. Karena begitu pikiran itu bukan lagi sepenuhnya milik kita, demokrasi, kebebasan, dan pilihan politik hanya akan jadi prosedur tanpa jiwa. Rutinitas kosong yang kita jalani dengan patuh.