Suasana di depan Kedubes AS di Jakarta pada Selasa (6/1) pagi itu ramai oleh suara teriakan dan spanduk-spanduk berwarna. Ratusan massa dari berbagai kelompok pro-demokrasi berkumpul, menyuarakan kemarahan mereka. Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas untuk Venezuela, menyusul kabar penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pemerintah Amerika.
Spanduk-spanduk yang mereka bawa cukup provokatif. Salah satunya bertuliskan, "Solidaritas untuk Venezuela Dunia Harus Hentikan Agresi Amerika Serikat". Yang lain bahkan lebih keras, menyebut AS sebagai "Induk Terorisme" atas agresi militernya.
Inti kemarahan mereka jelas: mengecam keras tindakan AS di bawah Donald Trump. Menurut para pengunjuk rasa, AS tak hanya melancarkan serangan militer, tapi juga menculik Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Mereka menuntut Indonesia tidak tinggal diam.
Seorang perwakilan massa kemudian maju, membacakan pernyataan sikap dengan lantang.
"Kami menuntut pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas mengecam agresi militer Amerika Serikat dan menuntut pembebasan presiden nicolas maduro beserta istrinya Cilia Flores,"
Suaranya tegas, mewakili kelompok yang menyebut diri Solidaritas Rakyat Indonesia Untuk Rakyat Venezuela.
Tak berhenti di situ, tuntutan mereka juga mengarah ke PBB. Mereka berargumen bahwa langkah AS itu sudah melanggar piagam PBB, menginjak-injak kedaulatan sebuah bangsa. Karena itu, sanksi internasional dinilai mutlak diperlukan.
"Kami mendesak badan PBB untuk menegakkan sanksi kepada Amerika Serikat atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap prinsip perdamaian dunia," tambah sang juru bicara.
Setelah orasi dan penyampaian tuntutan selesai, aksi pun berakhir. Massa membubarkan diri dengan tertib. Menariknya, arus lalu lintas di sekitar lokasi sama sekali tidak terganggu selama demonstrasi berlangsung. Semua berjalan lancar tanpa insiden.
Artikel Terkait
Menteri Pertanian Puji Kualitas Bibit Kelapa dan Kakao di Konawe Selatan, Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp18.096 per Dolar AS, Daya Beli di Dalam Negeri Tak Sebanding dengan Beban Utang Luar Negeri
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Stabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Dolar AS
DPR Pimpin Rapat Koordinasi Fiskal-Moneter dengan Pemerintah dan BI untuk Evaluasi Ekonomi Nasional