Refleksinya berlanjut. Dia menyoroti sejumlah pemimpin daerah yang lahir dari pilkada langsung, yang dianggapnya mencerminkan suara rakyat. Pilkada Kota Yogyakarta 2024 disebut sebagai salah satu contoh. Bahkan, dia menyebut sosok seperti Djarot Saiful Hidayat yang mewariskan kebun buah belimbing di Karangsari.
“Itu contoh nyata kepemimpinan hasil pilkada langsung yang manfaatnya masih dirasakan masyarakat,” katanya.
Memang, Eko tak menutup mata. Pelaksanaan pilkada langsung masih punya banyak masalah. Tapi baginya, persoalan itu bukan alasan untuk membalikkan sistem ke pemilihan oleh DPRD. Solusinya justru ada pada perbaikan sistem yang ada.
Kuncinya? Menjaga netralitas semua pihak. Mulai dari KPU, Bawaslu, hingga aparat penegak hukum. Plus, memberantas politik uang secara serius.
“Jangan lagi ada pelanggaran konstitusi,” tegasnya dengan nada prihatin. Dia secara khusus menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap jadi polemik. “Tidak boleh ada campur tangan negara. Alat negara tak boleh jadi alat penekan.”
Pesan akhirnya jelas: demokrasi butuh penyempurnaan, bukan pengurangan hak.
Artikel Terkait
Depok Bergerak: Pelebaran Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Atasi Macet Kronis Sawangan
Otak Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Segera Hadapi Sidang
Tenda Pengungsian di Gaza Diserang Drone, Lima Anak di Antaranya Tewas
Mabuk dan Tuduhan Uang Patungan, Seorang Pria Tewas Dianiaya Teman Minumnya di Rappocini