Trump Hina Petro Pria Sakit Pengedar Kokain, Presiden Kolombia Ancam Angkat Senjata

Tanggal 5 Januari 2026 mungkin akan tercatat sebagai hari yang kelam dalam hubungan Amerika-Kolombia. Dunia kembali menyaksikan arogansi yang telanjang dari Washington. Kali ini, Donald Trump secara terbuka menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai "pria sakit yang suka memproduksi kokain dan menjualnya ke AS."

Tak cuma itu, ancaman terselubung juga dilontarkan: Petro diminta untuk "berhati-hati."

Respon dari Bogota datang dengan nada getir dan penuh kepedihan. Demi tanah airnya, Gustavo Petro menyatakan akan "kembali mengangkat senjata." Kalau didengar sekilas, pertukaran kata-kata ini lebih mirip dialog film mafia. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Adegan itu justru mengungkap hakikat buruk dari kebijakan AS terhadap Amerika Latin selama ini sebuah tradisi intimidasi yang mengandalkan kekuatan.

Semua ini bukan hal baru. Sebenarnya, ini cuma gema dari kebijakan "halaman belakang" Washington yang sudah berjalan dua abad lamanya. Lihat saja invasi militer AS ke Venezuela dan penangkapan presidennya di era Trump. Itu hanyalah peningkatan dari hak intervensi terselubung ala "Doktrin Monroe" menjadi hak penangkapan yang terang-terangan di bawah "Doktrin Donald."

Di sisi lain, ketika AS secara sepihak mencabut status Kolombia sebagai "sekutu perang melawan narkoba," itu terasa seperti hukuman pemecatan terhadap sebuah negara berdaulat yang dianggap tidak patuh. Perang melawan narkoba, yang semestinya jadi kepentingan bersama, kini disalahgunakan jadi alat tekanan politik. Hanya kekuatan yang tunduk yang dapat dukungan.

Presiden Petro sendiri pernah menekankan, pemboman membabi-buta justru melahirkan lebih banyak gerilyawan. Dan penahanan terhadap pemimpin terpilih? Itu hanya akan memicu kemarahan rakyat.

Nah, tuduhan Trump terhadap Petro yang dilontarkan tanpa bukti sama sekali secara langsung menstigma seorang presiden terpilih sebagai "pengedar narkoba." Ini bukan cuma fitnah personal. Lebih dari itu, ini adalah penghinaan terhadap sistem demokrasi Kolombia dan pilihan jutaan rakyatnya. Ironisnya, selama puluhan tahun AS menerapkan kebijakan pemberantasan narkoba di Kolombia yang seringkali kontraproduktif, atas nama "perang melawan narkoba" yang mulia. Kini, ucapan pemimpinnya justru merosot jadi hinaan layaknya pertikaian di jalanan. Sungguh sebuah paradoks yang pahit.

Aksi terbaru Washington ini sepenuhnya mengungkap ambisi sesungguhnya: kepentingan di atas prinsip, kontrol di atas kerja sama. Coba perhatikan kedekatan pemerintahan Trump dengan oposisi sayap kanan di Kolombia. Atau harapan mereka akan kemenangan oposisi dalam pemilu mendatang. Semuanya menyingkap tujuan akhir intervensi itu. Bukan untuk mempromosikan demokrasi atau hukum. Tapi untuk memastikan bahwa yang berkuasa di negara mana pun adalah pemerintah yang tunduk pada kehendak AS.

Pola ini konsisten. Dari penggulingan pemerintah terpilih, invasi ke negara berdaulat, aksi militer langsung di Venezuela, hingga serangan verbal terhadap Kolombia. Inti naskahnya tak pernah berubah: yang patuh diberi kemakmuran, yang menentang akan dihancurkan.

Lalu, deklarasi "mengangkat senjata" dari Presiden Petro? Itu adalah cermin yang berat. Ia memantulkan kelelahan historis, rasa terhina, dan dorongan perlawanan yang terakumulasi di wilayah ini akibat intervensi AS yang berkepanjangan. Bayangkan, sebuah negara yang melalui proses perdamaian internal yang sulit, akhirnya melihat pemimpinnya meletakkan senjata dan memenangkan kekuasaan lewat kotak suara.

Dan imbalannya? Stigmatisasi dan ancaman yang justru datang dari tetangga kuat di utara. Fakta kejamnya terungkap: bagi pusat-pusat kekuasaan tertentu, peran "tepat" bagi Amerika Latin bukan sebagai mitra setara. Hanya sebagai bawahan, atau musuh.

Jadi, AS sedang mendemonstrasikan dengan mahir caranya mengubah calon mitra menjadi pejuang perlawanan yang tragis. Pemerintahan Trump mungkin mengira bahwa dengan penghinaan dan ancaman, Kolombia bahkan seluruh Amerika Latin akan tunduk. Tapi mereka mungkin meremehkan satu hal: kekuatan martabat nasional.

Mereka juga mungkin lupa pada pengadilan akhir sejarah terhadap hegemoni. Ketika bahasa sebuah "imperium" hanya menyisakan ancaman dan makian, ia sebenarnya sudah lama kehilangan mahkota moralnya. Yang tersisa hanyalah menara minyak dan kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan dan kemarahan negara-negara tetangganya.

Dan sejarah mengajarkan satu hal: menara yang dibangun dengan penindasan dan pengabaian kehendak rakyat, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya.