Invasi AS ke Venezuela: Presiden Berbahaya untuk Taiwan?

Oleh: Heru Wahyudi

Invasi Amerika Serikat ke Venezuela awal Januari 2026 itu menyampaikan pesan yang keras. Ketika sebuah negara adidaya merasa perlu, kedaulatan bisa dilangkahi. Begitu mudahnya. Dan mereka tak perlu repot-repot mencari restu dari Dewan Keamanan PBB. Efeknya langsung merambat cepat, hingga ke Taiwan. Nah, inilah yang berbahaya. Jika langkah sepihak semacam ini dibiarkan, Beijing punya contoh nyata: aturan main internasional bisa dinegosiasikan dengan kekuatan, bukan dengan hukum.

Venezuela dan Taiwan, dua panggung yang berbeda, tapi sepertinya bagian dari konflik yang sama. Semuanya berpusat pada pertanyaan klasik: siapa yang boleh melanggar, siapa yang harus patuh, dan siapa berhak mengklaim dunia ini masih berjalan atas "tatanan berbasis aturan"?

Operasi militer AS, yang mereka beri nama "Absolute Resolve", jauh dari sekadar tekanan politik. Ini eskalasi penuh. Mereka menyerang instalasi militer, diduga memadamkan listrik, melancarkan operasi siber untuk melumpuhkan Caracas, dan akhirnya menangkap Presiden Nicolás Maduro. Dalam kacamata hukum internasional, garisnya sudah jelas dilanggar: ini agresi. Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan, kecuali untuk bela diri atau ada mandat DK PBB. Dasar bela diri sulit dibuktikan di sini, mandat juga tak ada. Jadi, yang tersisa cuma legitimasi sepihak. Logika "karena kami bisa".

Dan itu melukai inti hukum internasional.

Pelanggaran yang Menciptakan Presiden Berbahaya

Serangan itu bukan cuma melanggar Piagam PBB. Tapi juga merusak "kebiasaan" yang selama ini sedikit banyak menahan negara besar agar tidak bertindak semaunya. Menangkap kepala negara yang sedang menjabat, lalu menyeretnya ke pengadilan domestik si penyerang? Itu sinyal mengerikan. Kedaulatan dan imunitas seolah jadi formalitas belaka.

Reaksi dunia pun terbelah. Beberapa negara Amerika Latin yang anti-Maduro mungkin lega, tapi di balik itu ada kecemasan mendalam. Kalau standar kedaulatan bisa dilompati sekali, efek dominonya bisa kemana-mana. Negara lain, seperti Malaysia dan beberapa pemimpin Eropa, bersikap lebih tegas. Mereka menegaskan: masalah demokrasi dan HAM tidak otomatis jadi tiket untuk serangan sepihak.

Rusia dan China paling vokal menyerang narasi "penegakan hukum" ala Washington. Mereka menyebutnya gaya koboi dan pergantian rezim terselubung. Kritik mereka tentu bukan murni idealisme. Ini juga peringatan: Venezuela dijadikan uji coba untuk mengukur sejauh mana unilateralisme AS akan ditolerir.

Yang berbahaya, preseden ini memantul langsung ke Taiwan. Jika AS bisa menerobos kedaulatan Venezuela tanpa hukuman berarti, Beijing punya alasan untuk berkata, "Kalau begitu, kami juga bisa." Dalihnya: integritas teritorial. Selama ini, biaya politik dan hukum adalah rem yang menahan China. Sekarang, rem itu terlihat rapuh.

Hak Veto: Tombol "Stop" yang Melumpuhkan

Secara aturan, arsitektur hukum internasional sebenarnya jelas. Larangan penggunaan kekuatan itu mutlak. Masalahnya ada pada penegakan atau lebih tepatnya, ketiadaan penegakan. Dan ketika penegakan bersifat selektif, hukum berubah jadi bahasa moral yang hanya mengikat pihak yang lemah.

Di sinilah hak veto di Dewan Keamanan PBB jadi inti masalah. Itu adalah "tombol stop" milik lima anggota tetap: AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Satu veto bisa menjatuhkan resolusi yang didukung hampir semua negara. Imbasnya, DK PBB bisa macet total hanya karena satu negara punya kepentingan di dalamnya.