MURIANETWORK.COM - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memulai sidang praperadilan krusial terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin (23/2). Sidang yang berlangsung di Den Haag, Belanda, ini bertujuan menilai apakah cukup bukti untuk mengadili Duterte atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait kampanye anti-narkoba berdarah yang menewaskan ribuan orang selama masa pemerintahannya.
Proses Hukum yang Menentukan
Sidang yang dikenal sebagai fase "konfirmasi dakwaan" ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Para hakim akan menyelidiki materi bukti yang diajukan jaksa penuntut sebelum memutuskan kelayakan kasus ini untuk dilanjutkan ke persidangan penuh. Proses ini merupakan langkah standar namun kritis dalam prosedur peradilan ICC, yang dirancang untuk menyaring kasus-kasus yang memiliki dasar hukum kuat.
Di usia ke-80, Duterte memilih untuk tidak menghadiri sidang secara langsung. Keputusan ini diambil meskipun hakim sebelumnya menegaskan bahwa mantan presiden itu berhak untuk hadir. Tim pembelanya mengajukan permohonan khusus yang kemudian dikabulkan pengadilan, sehingga Duterte dapat mengikuti jalannya persidangan dari jarak jauh.
Suasana di Luar Ruang Sidang
Sementara proses hukum berlangsung di dalam gedung pengadilan yang tenang, suasana di luar justru berwarna dan penuh emosi. Lokasi sidang di Den Haag menjadi titik berkumpulnya kelompok-kelompok demonstran dengan pandangan yang bertolak belakang. Beberapa menggelar kemah dan mengibarkan spanduk, mencerminkan polarisasi mendalam yang masih ditimbulkan oleh figur Duterte.
Di antara para pendemo, terdapat suara-suara korban dan keluarga yang mencari keadilan. Patricia Enriquez, seorang peneliti yang hadir di lokasi, menyebut momen ini sebagai titik balik yang penting.
"Ini emosional. Ini penuh harapan. Ini juga sangat menyakitkan," ungkap Enriquez, yang berusia 36 tahun.
Dia melanjutkan dengan harapan yang mendalam, "Saya berharap semua warga Filipina dan semua orang di dunia akan berdiri bersama kami, berdiri bersama kebenaran, berdiri bersama keadilan, dan berdiri bersama pertanggungjawaban."
Menanti Keputusan Hakim
Setelah serangkaian sidang praperadilan ini selesai, meja kerja para hakim justru memasuki fase yang tak kalah intens. Mereka memiliki waktu maksimal 60 hari untuk merenungkan semua argumen dan bukti, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan tertulis yang sangat dinantikan. Keputusan itu akan menentukan apakah Rodrigo Duterte akhirnya harus berdiri di depan pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kontroversialnya, atau justru gugatan tersebut dinyatakan tidak cukup kuat untuk dilanjutkan.
Artikel Terkait
Greenland Tolak Tawaran Kapal Rumah Sakit dari Donald Trump
Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Mobil dari Korban Mabuk di Tambora
Pemerintah Genjot Persiapan Tanggul Raksasa Rp 1.600 Triliun untuk Lindungi Pantura Jawa
India Serukan Warganya Segera Tinggalkan Iran, Waspadai Ketegangan Kawasan