Wakil Ketua DPR: Intensitas Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibandingkan

Kritik terhadap tingginya frekuensi perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa. Ia menegaskan bahwa intensitas kunjungan kenegaraan setiap kepala pemerintahan tidak dapat dijadikan sebagai alat perbandingan yang sahih. Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik yang dilontarkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang menyoroti pola perjalanan internasional Presiden Prabowo.

“Kunjungan, intensitas kunjungan ke luar negeri, setiap pimpinan negara dalam hal ini Presiden itu tentu berbeda-beda, tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain terkait dengan soal intensitasnya,” ujar Saan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Menurut politisi tersebut, setiap negara memiliki prioritas dan kebutuhan diplomatik yang unik pada masanya masing-masing.

Saan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan diplomasi. Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa diseragamkan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika global yang terus berubah. “Iya, pertama saya ingin menekankan ya, setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing, terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mengingatkan bahwa kondisi global turut memengaruhi arah dan prioritas diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar publik tidak terjebak dalam perbandingan sederhana yang mengabaikan konteks strategis. “Jadi urgensi, kepentingan, dan strategi tentu setiap pemerintahan itu berbeda. Dan itu juga terkait dengan situasi dan perkembangan serta dinamika global, baik situasi yang ada di dalam negeri maupun juga situasi dan dinamika yang ada dalam konteks global,” jelasnya.

“Jadi tidak bisa dikomparasikan, oh seakan-akan ini banyak, nggak,” sambung Saan menegaskan kembali pandangannya. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa frekuensi perjalanan Presiden Prabowo berlebihan tanpa mempertimbangkan urgensi diplomatik di balik setiap kunjungan tersebut.