DPD Soroti Transisi Data Tunggal Nasional yang Ganggu Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Maria Caecilia Stevi Harman, menilai implementasi program Satu Data Indonesia merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas berbagai program kesehatan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Namun, di balik urgensi tersebut, proses transisi menuju sistem data terintegrasi masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi agar tidak berdampak negatif terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan.

Menurut dr. Stevi, keberadaan satu basis data nasional akan memastikan berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga bantuan kesehatan bagi keluarga miskin, dapat berjalan tepat sasaran. “Dengan Satu Data ini, ruang untuk perbedaan angka antarinstansi menjadi semakin kecil. Program-program pemerintah yang sudah dirancang dengan baik akan lebih mudah tepat sasaran karena menggunakan data yang sama,” ujarnya dalam acara detikSore, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama bagi sejumlah program kesehatan strategis. Salah satu contohnya adalah program pencegahan stunting yang membutuhkan identifikasi keluarga rentan secara akurat, sejak sebelum kehamilan hingga masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak. “Sudah ada program untuk pemberian sembako pada keluarga miskin dengan ibu yang hamil, misalkan saja. Lalu ada juga program untuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Itu semua kan data, butuh data yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Hal inilah yang menjadi perhatian serius Komite III DPD RI, yang bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga di bidang kesehatan serta kesejahteraan sosial. Komite tersebut saat ini memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Karena kita tahu kalau program baru itu berarti harus ada penyesuaian,” sambung dr. Stevi.

Sementara itu, di tengah upaya integrasi data, dr. Stevi mengakui bahwa proses transisi masih menimbulkan kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah perubahan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terjadi setelah proses pemutakhiran data. “Banyak masyarakat yang datang mengadu karena status PBI mereka tiba-tiba terputus. Ada ibu hamil yang panik karena sebelumnya menerima bantuan, lalu mendadak tidak aktif,” ungkapnya.

Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, dr. Stevi menyampaikannya langsung kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. “Itu yang kita sudah koordinasikan, kita turun ke Dapil, turun ke Dinas Kesehatan, turun ke Dinas Sosial. Lalu Puji Tuhan, kami suarakan di sini, suarakan di Kementerian Sosial, suarakan di BPJS Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, mereka cepat tanggap,” katanya.

Di luar persoalan sistem dan data, dr. Stevi juga menyoroti tantangan sosial budaya yang masih memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Menurutnya, budaya patriarki yang masih kuat membuat suara perempuan sering kali tidak terdengar dalam forum-forum masyarakat. “Banyak pertemuan desa yang dihadiri laki-laki. Sementara ibu-ibu ada di belakang, menyiapkan konsumsi atau memilih tidak berbicara,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, dr. Stevi menerapkan pendekatan khusus saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Ia secara khusus meminta agar kader perempuan dan para ibu dilibatkan dalam setiap pertemuan. “Jadi saya minta, dalam kunjungan saya itu harus ada perempuan, terutama kader. Itu harus ada. Jadi pasti ada perempuan di situ dan saya harus suruh bicara,” tegasnya. Tak jarang, ia memilih mendatangi langsung dapur atau bagian rumah lainnya untuk melihat kondisi kesehatan keluarga secara lebih nyata. “Saya lihat dapurnya, sanitasinya, tempat sampahnya, kondisi kamar, jumlah anak, apakah ada ibu hamil. Dari situ kita bisa melihat kondisi kesehatan keluarga secara langsung,” jelasnya.

Dalam salah satu kunjungannya ke Kabupaten Malaka, NTT, dr. Stevi menemukan kasus yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya. Saat itu, ia diminta memeriksa seorang perempuan penderita kanker payudara stadium lanjut yang hanya terbaring di rumah. Kondisi pasien sudah sangat parah dan membutuhkan penanganan rumah sakit. Namun, keluarga menolak rujukan medis karena mempercayai keyakinan tertentu yang menyebut operasi justru akan memperburuk keadaan pasien. “Dibilang kalau ibu ini pergi untuk ke rumah sakit, operasi akan meninggal. Saya bilang, ‘Bapak’, karena saya tidak bisa marah-marah di sana. Mereka menghormati om mereka. Itu adalah suatu tatanan sosial. ‘Bapak begini, apakah masalahnya apa? Apakah masalah ekonomi?’ Bukan itu. Tetapi adalah kepercayaan masyarakat dan penghormatan mereka kepada omnya,” kisah dr. Stevi.

Menurutnya, kasus semacam itu bukanlah kejadian tunggal. Ia menilai masih banyak masyarakat yang menghadapi penyakit serius, tetapi terlambat mendapatkan penanganan medis karena keterbatasan informasi, faktor budaya, maupun pengaruh lingkungan sosial. “Itu menjadi tantangan besar bagi dunia kesehatan. Persoalannya bukan hanya fasilitas atau tenaga medis, tetapi juga bagaimana membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengobatan dan pemeriksaan kesehatan sejak dini,” ujarnya.

Bagi dr. Stevi, perbaikan layanan kesehatan di NTT tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas atau penyediaan tenaga medis. Dibutuhkan pula data yang akurat, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan sosial budaya yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga.