Nadiem Buka Suara di Sidang Tipikor: Dari Gojek ke Jokowi, Sampai Skandal Chromebook

Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026), Nadiem Makarim membacakan nota keberatannya. Suasana tegang. Lalu, di tengah pembelaannya, ia menyebut satu nama: Joko Widodo.

Ceritanya berawal jauh sebelum ia masuk ke pemerintahan. Nadiem bercerita tentang masa-masa awal Gojek. Banyak yang tak tahu, katanya, perjalanan startup itu penuh keringat dan air mata. Bayangkan, ia harus blusukan ke puluhan pangkalan ojek cuma modal traktir kopi dan kretek. Tujuannya satu: meyakinkan para tukang ojek bahwa ada cara lebih baik untuk cari nafkah.

“Waktu itu saya cuma dicemooh,” ujarnya. Bahkan banyak yang menertawakannya. Ojek dianggap tidak bisa dipercaya, jauh dari kata profesional.

“Tapi saya pantang mundur. Bertahun-tahun. Dan lihat sekarang, buktinya ojol jadi pilar ekonomi kita.”

Klaimnya, lebih dari 3 juta orang Indonesia saat ini hidup dari ekosistem Gojek, mulai dari driver hingga pelaku UMKM. Intinya, ia mendirikan perusahaan itu bukan untuk memperkaya diri. Ia cuma melihat potensi yang diabaikan orang lain.

Narasi serupa ia bawa ke dunia pendidikan. Menurutnya, ia melihat hal yang sama: potensi besar yang terpendam di sekolah-sekolah Indonesia yang sudah puluhan tahun stagnan. Sistemnya tak bergerak, ketinggalan zaman.

“Saya sedih melihat kualitas sekolah kita kalah dari negara berkembang lain,” tuturnya lirih.

Di sisi lain, nasihat orang tuanya selalu terngiang: kesuksesan tanpa pengabdian itu hampa. Kalimat itulah yang akhirnya mendorongnya menerima tawaran menjadi Mendikbudristek, meski hampir semua orang di sekelilingnya melarang.

“Mereka membujuk saya untuk menolak. Khawatir saya dihujat karena perubahan pasti dilawan. Apalagi saya tidak punya back-up partai politik,” kenang Nadiem.

Orang-orang di sekitarnya bingung. Kenapa di puncak karir bisnis, ia mau mempertimbangkan jabatan yang jelas-jelas merugikan secara finansial dan reputasi?

Jawabannya sederhana sekaligus berat. Ia merasa terpanggil oleh negara dan generasi penerus. Menolak, baginya, sama saja menutup mata pada krisis pendidikan yang nyata.

“Dan saat itu, Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat. Beliau minta digitalisasi di dunia pendidikan dipercepat,” ujar Nadiem, menyebut mantan presiden yang mengangkatnya dulu.

Lalu, bagaimana dengan kasus Chromebook yang menjeratnya?

Perkara hukum ini sudah bergulir sejak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada September 2025. Sidang perdana di awal 2026 langsung panas. Nadiem membantah keras semua tuduhan. Ia merasa dikriminalisasi hanya karena menjalankan kebijakan digitalisasi.

Jaksa mendakwa proyek pengadaan Chromebook dan perangkat lunaknya pada periode 2019-2022 telah merugikan negara hingga Rp 2,18 triliun. Lebih menohok lagi, Nadiem diduga menerima aliran dana pribadi senilai Rp 809,59 miliar dari proyek tersebut.

Modusnya? Kata jaksa, Nadiem merancang spesifikasi teknis yang “disesuaikan” agar hanya produk tertentu yang bisa menang tender. Itu dilakukan setelah serangkaian pertemuan dengan calon penyedia.

Tapi pihak pembelaan punya cerita lain. Mereka bilang angka Rp 809 miliar itu adalah transaksi internal korporasi di perusahaan lama Nadiem, sama sekali tidak terkait dengan proyek kementerian. Mereka menyebut angka keuntungan sebesar itu tidak masuk akal, jika dibandingkan dengan omzet produk sejenis di Indonesia.

Persidangan juga mengungkap temuan lain yang cukup mencengangkan. Misalnya, laptop Chromebook yang dianggarkan besar-besaran itu ternyata banyak yang nganggur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Penyebabnya klasik: infrastruktur buruk dan spesifikasi perangkat yang kurang memadai untuk kondisi ekstrem di sana.

Tak hanya itu, jaksa mengungkap bahwa Nadiem pernah mencopot dua pejabat di kementeriannya karena berselisih paham soal pengadaan ini.

Kini, sebagai terdakwa, Nadiem menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal Korupsi. Ia meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan. Sidang masih berlanjut, dan publik menunggu kelanjutan dari drama hukum yang satu ini.