Pandangan Prof Jimly Asshiddiqie Soal Ijazah Palsu Jokowi Layak Dijadikan Referensi

Menarik, apa yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie. Dalam video yang beredar viral, beliau menilai perkara ijazah palsu bukanlah ranah pidana. Tidak ada kaitannya, dengan pencemaran atau fitnah.

Sebaliknya, ijazah adalah produk Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagai produk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), maka pengujian keabsahan ijazah ada pada wewenang hakim peradilan tata usaha negara (PTUN).

Jadi, berdasarkan referensi Prof Jimly Asshiddiqie, Penyidik Bareskrim Polri tidak berwenang menyatakan ijazah sah atau tidak sah, apalagi asli atau tidak asli. Yang berwenang menentukan keabsahan pruduk KTUN adalah badan peradilan TUN, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hanya saja, problemnya KTUN berupa ijazah UGM ini telah melampaui batas 90 hari sejak diterbitkan. Sehingga, tak lagi bisa diajukan di Badan Peradilan TUN.

Karena itu, menurut Prof Jimly Asshiddiqie, ranahnya menjadi ranah perdata di Badan Peradilan Umum, yakni di Pengadilan Negeri. Fokus objek materinya adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Ijazah, baik proses, prosedur maupun substansi. Dan saat ini, proses tersebut sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

Karena itu, tidak pantas dan lancang tindakan penyidik Polda Metro Jaya, yang menarik perkara ijazah Jokowi ini ke ranah pidana, berdasarkan dua alasan:

Pertama, keabsahan ijazah Jokowi bukan kewenangan penyidik. Sehingga, penyidik tidak bisa membuktikan ijasah Jokowi sah atau asli, yang dengan predikat tersebut bisa dijadikan sarana untuk mempersoalkan kritik terhadap ijazah Jokowi sebagai fitnah dan/atau pencemaran.

Kedua, proses perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman harus dihormati. Mengingat, ada PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang menyatakan perkara perdata wajib didahulukan dan pidana yang beririsan harus dikesampingkan hingga ada keputusan yang tetap atas hak keperdataan Jokowi terhadap ijazah yang dimilikinya.

Karenanya, saat konpers pasca pemeriksaan Dr Rismon Sianipar di Polda (26/5), penulis menegaskan klarifikasi yang diberikan sudah mencukupi. Tidak ada urgensi dan relevansinya penyidik Polda Metro Jaya kembali mengundang Klien kami, baik Dr Rismon Sianipar, Dr Roy Suryo, dr Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah hingga Eggi Sudjana.

Semestinya, Polda Metro Jaya menghormati proses perdata baik yang bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, hingga mendapatkan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Ingat, semangat kita dalam perkara ini adalah untuk mencari kebenaran dan menyelamatkan legacy sejarah bangsa Indonesia untuk generasi selanjutnya. Bukan semangat untuk memenjarakan anak bangsa, hanya karena memiliki pendapat yang berbeda. [].