EDITORIAL JAKARTASATU: Teror, Ancaman, dan Demokrasi yang Gugup

Aduh… Baru-baru ini, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar mendapat telepon bernada intimidatif. Entah itu teror atau penipuan, yang jelas, kejadian semacam ini bukan kali pertama. Dan ini mengganggu.

Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pemilu berjalan rutin, kebebasan pers dijamin konstitusi, ruang publik pun tampak ramai oleh berbagai pendapat. Tapi, coba kita lihat lebih dalam. Di balik keramaian itu, ada gejala yang terus berulang dan makin mengkhawatirkan: ancaman, intimidasi, dan teror simbolik terhadap media, pakar, dan tokoh publik. Seringkali, semua itu dilakukan atas nama stabilitas, moralitas, atau keamanan nasional.

Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: apakah demokrasi harus dijaga dengan cara menakut-nakuti orang yang berpikir dan berbicara?

Logika sehat pasti bilang tidak. Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Tekanan terhadap suara kritis di sini jarang berupa larangan resmi yang terang-terangan. Ia hadir dengan cara yang lebih halus, lebih licin, dan justru karena itu lebih berbahaya. Ancaman lewat pesan anonim. Pelaporan hukum yang dijadikan alat pembungkaman. Atau, labelisasi semacam ‘radikal’, ‘anti-negara’, dan ‘tidak nasionalis’ yang dengan mudah dilemparkan pada siapa pun yang mengganggu narasi dominan.

Yang disasar hampir selalu sama: jurnalis yang menulis terlalu dalam, akademisi yang berbicara terlalu jujur, atau tokoh publik yang menolak ikut barisan. Ini bukan kebetulan. Dalam masyarakat yang sedang gugup menghadapi kompleksitas, nalar kritis malah dianggap sebagai pengganggu ketertiban.

Padahal, justru sebaliknya.

Media, pakar, dan tokoh publik itu bukan ancaman bagi negara yang sehat. Mereka adalah sistem imunnya. Mereka memperingatkan sebelum penyakit memburuk. Tapi mirip seperti tubuh yang menolak diagnosis, sebagian kekuatan di negeri ini memilih memusuhi si pembawa kabar, alih-alih mengobati akar masalahnya.

Di sinilah teror mengambil peran. Bukan selalu teror fisik, tapi teror psikologis dan sosial. Cukup buat satu contoh, maka yang lain akan belajar untuk diam. Cukup satu kasus hukum yang berlarut-larut, pesannya sudah tersampaikan: berbicara itu ada harganya.

Ironisnya, praktik semacam ini kerap dibungkus dengan bahasa-bahasa yang luhur. Demi persatuan. Demi ketertiban. Demi menjaga suasana kondusif. Bahasa yang terdengar rasional, tapi sebenarnya menyembunyikan kegugupan. Soalnya, kekuasaan yang percaya diri tidak takut pada kritik. Hanya kekuasaan yang rapuhlah yang alergi pada pertanyaan.

Pada titik ini, Indonesia terasa seperti panggung yang pernah disindir oleh Molière. Dalam karyanya, Les Fourberies de Scapin, kepanikan sengaja diciptakan agar akal sehat tak sempat bekerja. Bahaya dibesar-besarkan, waktu dipersempit, pilihan pun dikerucutkan cuma jadi dua: ikut atau dianggap musuh.

Bukankah ini terdengar akrab?

Setiap krisis entah politik, kesehatan, atau sosial sering diikuti pola yang sama. Publik diminta untuk percaya, bukan memahami. Diminta patuh, bukan bertanya. Mereka yang mencoba menjelaskan kompleksitas justru dituduh membingungkan rakyat. Seolah-olah rakyat Indonesia cuma pantas diberi slogan, bukan penjelasan.

Ini penghinaan yang jarang disadari.

Lebih berbahaya lagi, teror naratif semacam ini menciptakan mimpi palsu: seakan-akan jika semua suara kritis dibungkam, Indonesia akan baik-baik saja. Bahwa ketenangan bisa dipaksakan. Bahwa stabilitas lebih penting daripada kebenaran. Padahal, sejarah Indonesia sendiri membuktikan sebaliknya. Ketika kritik dibungkam, masalah tidak hilang ia cuma menumpuk, sampai akhirnya meledak dengan cara yang jauh lebih merusak.

Logika sehat, yang sering dicibir sebagai idealisme akademis, justru menawarkan pendekatan paling realistis. Ia mengakui ancaman nyata, tapi menolak kepanikan yang artifisial. Ia menuntut bukti, bukan sekadar niat baik. Ia paham bahwa masyarakat yang dewasa tidak perlu ditakut-takuti agar bisa tertib.

Sayangnya, logika sehat itu tidak spektakuler. Ia tidak viral. Ia kalah cepat dibanding emosi. Di era media sosial sekarang, teror bekerja bukan cuma lewat kekuasaan formal, tapi juga lewat kerumunan digital yang siap menghakimi siapa pun yang berbeda. Intimidasi jadi urusan kolektif, bukan lagi monopoli negara.

Tapi justru di sinilah ujian kedewasaan demokrasi kita. Apakah kita akan membiarkan ruang publik dikuasai ancaman dan labelisasi? Atau kita berani menegaskan bahwa berbeda pendapat bukan kejahatan, dan bertanya bukan pengkhianatan?

Molière mengingatkan, Scapin hanya berkuasa selama orang-orang percaya pada dramanya. Begitu kepanikan digantikan oleh jarak kritis, tipu dayanya langsung kehilangan tenaga. Dalam konteks Indonesia, ini artinya kita harus menolak ikut serta dalam histeria kolektif. Menolak membagikan ancaman. Menolak mengamini pembungkaman yang dibungkus dengan moral.

Menjaga media agar tetap bebas, membiarkan pakar tetap bersuara, dan mendukung tokoh publik agar tetap berani itu bukan sikap oposisi semata. Itu adalah bentuk kesetiaan paling serius pada republik ini. Negara kita tidak dibangun oleh ketakutan, melainkan oleh keberanian untuk berpikir.

Pada akhirnya, teror terhadap nalar bukanlah tanda kekuatan Indonesia. Itu justru tanda kegugupan kita dalam menghadapi kedewasaan. Memang, demokrasi itu berisik, melelahkan, dan penuh perbedaan. Tapi alternatifnya ketenangan palsu yang dijaga dengan ancaman selalu berakhir lebih mahal.

Di tengah drama dan lelucon politik yang terus dipentaskan, mungkin sikap paling patriotik hari ini justru sederhana: tetap tenang, tetap berpikir, dan tidak menyerahkan akal sehat kita kepada siapa pun yang menawarkan rasa aman instan.

Karena republik ini tidak butuh lebih banyak ketakutan. Ia butuh lebih banyak keberanian untuk jujur.

Tabik.

(amk/ed-jaksat)