KPK Soroti Biaya Politik Gila-gilaan di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD

Wacana soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali mencuat. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara. Lembaga antirasuah itu punya catatan sendiri: kontestasi politik, apapun bentuknya, seringkali butuh biaya gila-gilaan. Dan biaya tinggi itu, nyatanya, jadi pemicu utama korupsi.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menggarisbawahi hal itu dalam jumpa pers Jumat lalu. Menurutnya, fokusnya seharusnya bukan cuma pada metode pemilihan.

"Persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata metode pemilihannya," ujar Budi.

"Yang lebih krusial adalah bagaimana sistem itu bisa menekan biaya politik dan menutup celah korupsi. Itu intinya," sambungnya.

Budi memaparkan, sistem politik yang sehat harus punya aspek pencegahan korupsi yang kuat. Integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara juga wajib jadi prioritas. Untuk itulah, KPK punya program bernama Politik Cerdas Berintegritas atau PCB. Program ini dirancang untuk menguatkan prinsip antikorupsi, mulai dari tata kelola dana partai sampai proses kaderisasi.

"Kita mahfum," katanya, mengakui realitas di lapangan. "Kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung, membawa potensi risiko korupsi yang besar."