Ia mengingatkan, kunci pertama justru ada di tangan bupati dan wali kota.
Persoalannya nggak sederhana. Saat berkunjung ke Aceh Utara beberapa waktu lalu, Tito menemui kendala nyata: banyak data kependudukan yang hilang terbawa banjir. Hal ini tentu menyulitkan verifikasi. Di sinilah peran keuchik dianggap krusial. Mereka yang paling tahu kondisi warganya di lapangan bisa mengisi kekosongan data awal itu.
Data dari desa kemudian bisa dilaporkan bertahap ke bupati untuk diverifikasi, dengan melibatkan Kapolres dan Kajari setempat.
“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang,” terang Tito.
“Silakan data masuk, kemudian diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan.”
Ia memberi contoh sukses dari Tapanuli Selatan. Di sana, karena pendataan berjalan lancar, bantuan langsung cair. Warga pun perlahan bisa meninggalkan pengungsian dan memulai perbaikan rumah mereka. Itulah bukti nyata bahwa kecepatan data adalah penentu utama.
“Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya menutup permintaan.
Rapat penting itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi lain. Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menlu Sugiono. Hadir pula CEO BPI Danantara Rosan Roeslani serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Artikel Terkait
Komnas HAM Tegaskan Kritik Kebijakan Pemerintah Adalah Hak yang Harus Dijamin
Laporan Ungkap Aliran Dana Terduga Teroris Lewat Binance, Pegawai Penyelidik Malah Diberhentikan
Tren Bukber Ramadan di Makassar Beralih ke Restoran dengan Konsep Estetik
Sidang Praperadilan Yaqut Ditunda, KPK Absen di Persidangan Perdana