Di Kabupaten Aceh Tamiang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian punya pesan khusus untuk para kepala daerah. Ia mendorong mereka untuk memaksimalkan peran keuchik atau kepala desa. Tujuannya satu: mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana. Tanpa data yang akurat dan cepat, kata Tito, penyaluran bantuan pemerintah akan tersendat.
“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data,” ujar Mendagri dalam sebuah rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Kamis lalu.
“Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” jelasnya.
Rapat itu sendiri digelar usai Presiden meninjau langsung kondisi hunian di daerah tersebut.
Menurut Tito, bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah sudah jelas skemanya. Lewat BNPB, rumah rusak ringan bisa mendapat bantuan Rp 15 juta. Untuk kerusakan sedang, angkanya naik jadi Rp 30 juta. Nah, kalau bangunannya rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan mengupayakan huntara atau huntap. Ada juga fasilitas dana tunggu hunian buat warga yang terdampak.
Namun begitu, semua skema bantuan itu mentok kalau datanya nggak kelar-kelar.
Dalam laporannya kepada Presiden, Tito mengaku terus mendesak para gubernur untuk mempercepat proses ini. Beberapa daerah, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dinilainya sudah bergerak cepat. Tapi Aceh tampaknya masih perlu dikebut.
“Mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu,” tegasnya.
Artikel Terkait
Bahasa Birokrasi yang Mengasingkan: Ketika Pemerintah Lupa Bercerita
Rajab 1447 H: Puasa Ayyamul Bidh Januari 2026, Momentum Ibadah yang Bertepatan dengan Bulan Haram
Kebun Binatang Surabaya Dibanjiri 30 Ribu Pengunjung di Hari Pertama 2026
Hilirisasi Karet: Jalan Keluar dari Jerat Ekspor Mentah bagi Petani