Empat Parpol Serius Dorong Pilkada Kembali ke DPRD, Demokrat Ingatkan Bahaya Oligarki

Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali ramai dibicarakan. Kali ini, beberapa partai besar di Senayan tampak mulai serius mendorong ide tersebut. Setidaknya empat partai Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB sudah menyatakan kesepakatan atau dukungan awalnya.

Namun begitu, jalan menuju perubahan sistem ini masih panjang. Usulan ini mesti diakomodasi melalui revisi UU Pilkada, yang memang sudah masuk dalam daftar prioritas legislasi untuk 2025-2026. Nantinya, pembahasan RUU Pilkada akan digabung dengan pembahasan RUU Pemilu dan RUU Partai Politik di Komisi II DPR, menggunakan metode kodifikasi.

Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf memberi gambaran soal waktu pembahasannya. Menurutnya, RUU ini belum akan dibahas dalam waktu dekat, termasuk di awal masa sidang Januari nanti.

“(Pembahasan mungkin di kuartal pertama 2026),” ujar Dede, merujuk pada periode Januari-Maret.

Lalu, bagaimana sikap masing-masing partai? Berikut cuplikan pernyataan mereka, plus dua partai yang masih menimbang-nimbang: PKS dan Demokrat.

Gerindra: Dukung, Tapi Harus Berani Ubah Sistem

Sekjen DPP Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya mendukung wacana pemilukada oleh DPRD. Alasannya klasik: efisiensi. Mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme, hingga anggarannya dinilai jauh lebih ringkas.

Dia menyoroti lonjakan dana hibah APBD untuk pilkada, dari hampir Rp 7 triliun di 2015 menjadi lebih dari Rp 37 triliun di 2024. “Angka yang bisa dipakai untuk hal produktif lain,” katanya. Ongkos politik calon yang mahal juga disebut menghalangi sosok kompeten untuk maju.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Ini yang harus kita evaluasi,” tegas Sugiono.

Di sisi lain, Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan perlunya keberanian. “Kita harus berani melakukan perubahan sistem, manakala kita mendapati sistem yang sekarang banyak sisi negatifnya,” ujarnya.

PAN Setuju, Asal...

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku setuju, tapi dengan dua catatan penting. Pertama, seluruh parpol harus sepakat bulat agar tidak ada yang memanfaatkan proses revisi UU untuk “berselancar” mencari dukungan rakyat. Kedua, usulan ini jangan sampai memicu pro-kontra dan demonstrasi masif di publik.

PKB: Sudah Dari Dulu Dukung

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut dukungannya bukan hal baru. Menurutnya, ini adalah implementasi sila kelima Pancasila dan jauh lebih efisien.

“Saya secara prinsip setuju karena itu efisien dan melaksanakan sila kelima, musyawarah mufakat untuk demokrasi kita,” kata Cak Imin.

Golkar: Hampir Seluruh DPD Setuju

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, hampir seluruh DPD provinsi dalam Rapimnas I mengusulkan hal serupa. Partai telah membentuk tim kajian selama 1,5 tahun yang menghasilkan tiga opsi: langsung, lewat DPRD, dan hybrid. Rapimnas akhirnya memilih opsi lewat DPRD, salah satunya karena pertimbangan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.

PKS: Masih Kaji, Dengarkan Banyak Pihak

Sekjen PKS Muhammad Kholid bersikap lebih hati-hati. Pihaknya belum memutuskan sikap dan masih mengkaji mana yang terbaik untuk masyarakat dan demokrasi.

“Kami sedang mengkajinya. Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh bangsa,” ucap Kholid.

Demokrat: Ingatkan Bahaya Oligarki

Lewat Ketua Dewan Pakarnya, Andi Mallarangeng, Demokrat memberikan catatan kritis. Menurutnya, masalah mahalnya pilkada dan maraknya money politics harusnya diselesaikan dengan penegakan hukum yang kuat, pembatasan dana kampanye (spending cap), dan efisiensi penyelenggaraan bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.

“Alih-alih merampas hak rakyat dan memberikannya ke elite politik di DPRD, lebih baik kita perbaiki sistem pilkada langsung,” kata Andi.

Dia mengingatkan, pemilihan oleh DPRD justru memindahkan money politics ke ruang legislatif. “Yang terpilih pastilah yang dikehendaki oligarki kekuasaan, bukan oleh rakyat,” tandasnya. Sistem lama, menurutnya, akan melahirkan pemimpin yang berakar ke atas, bukan ke rakyat.