Kebijakan Visa AS Terkini: Kondisi Kesehatan Seperti Obesitas Bisa Jadi Alasan Penolakan
Pemerintahan Amerika Serikat mengeluarkan panduan baru untuk petugas visa yang mengevaluasi kesehatan pemohon dengan lebih ketat. Kebijakan imigrasi ini mendapatkan dukungan penuh dari mantan Presiden Donald Trump.
Petugas konsuler di kedutaan AS kini diinstruksikan untuk memeriksa riwayat kesehatan calon imigran. Beberapa kondisi medis yang menjadi fokus penolakan visa meliputi obesitas, diabetes, penyakit jantung, gangguan pernapasan, kanker, serta masalah kesehatan mental.
Aturan Public Charge dan Dampaknya
Kebijakan ini merujuk pada peraturan "public charge" atau beban publik. Pemohon visa yang diprediksi akan membutuhkan perawatan kesehatan jangka panjang dengan biaya mahal berpotensi besar untuk ditolak. Tujuan kebijakan ini disebut-sebut untuk melindungi kepentingan pembayar pajak di Amerika Serikat.
Faktor Tambahan Penolakan Visa
Selain kondisi kesehatan, terdapat beberapa faktor lain yang turut dipertimbangkan. Usia pemohon, khususnya yang telah melewati masa pensiun, dapat menjadi pertimbangan jika diperkirakan menjadi beban di masa depan. Jumlah tanggungan keluarga, termasuk anak atau orang tua dengan kebutuhan khusus, juga menjadi bahan evaluasi petugas visa.
Kontroversi dan Kritik
Kebijakan ini menuai kontroversi karena dinilai bersifat diskriminatif. Memasukkan kondisi medis umum seperti obesitas ke dalam kriteria penolakan dianggap dapat berdampak luas dan tidak adil. Kritik muncul karena kebijakan ini mungkin tidak mempertimbangkan kemampuan finansial individu untuk menanggung biaya pengobatan sendiri melalui asuransi.
Isu ini juga menyoroti cara sebuah negara memandang kesehatan dalam konteks mobilitas global dan hak-hak calon pendatang. Obesitas sebagai masalah kesehatan global kini menjadi faktor penentu dalam kebijakan imigrasi suatu negara.
Artikel Terkait
GAIKINDO: Industri Lokal Siap Penuhi Permintaan Pick-up, Kapasitas Produksi Masih Menganggur
Kemenag Tegaskan Zakat Tidak Dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Kebijakan Tarif Baru Trump Berpotensi Hadapi Gugatan Hukum
Indonesia Minta AS Pertahankan Tarif Nol Persen untuk Ekspor Unggulan