Presiden Prabowo Teken Perpres SMA Unggul Garuda untuk Cetak SDM Unggul

MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Kebijakan yang diteken pada 20 November 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul, khususnya di bidang sains dan teknologi, melalui pendidikan menengah yang berkualitas dan inklusif.

Misi dan Tiga Pilar Utama

Secara garis besar, program SMA Unggul Garuda dirancang sebagai inkubator untuk mencetak calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Sekolah ini bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, mendukung prioritas pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraannya bertumpu pada tiga pilar fundamental.

Pertama, sebagai penyeimbang akses, program ini membuka kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan kondisi sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Kedua, sekolah berfungsi sebagai inkubator pemimpin dengan membentuk dan menguatkan karakter kepemimpinan. Ketiga, pilar prestasi akademik dan pengabdian masyarakat menekankan pada penyediaan kualitas pendidikan tinggi serta penanaman jiwa pelayanan.

Dua Model Penyelenggaraan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) ditunjuk sebagai pelaksana program ini. Dalam operasionalnya, terdapat dua model sekolah yang diterapkan: SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Keduanya memiliki karakteristik dan mekanisme penerimaan yang berbeda.

SMA Unggul Garuda Baru

Model ini merujuk pada sekolah yang dibangun baru oleh pemerintah pusat. Penerimaan siswanya terbuka bagi calon peserta didik dari seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, serta daya tampung sekolah. Kurikulum yang digunakan mengacu pada standar nasional yang diperkaya.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” jelasnya, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Perpres.