Gerindra Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Klaim Bisa Hemat Rp37 Triliun

Ia menambahkan, "Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa."

Nah, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa cara ini mengurangi esensi demokrasi. Tapi Sugiono punya argumen. Menurutnya, esensi itu tetap ada karena anggota DPRD sendiri adalah pilihan rakyat. Bahkan, pengawasan masyarakat justru bisa lebih ketat. Sebab, partai politik di DPRD akan lebih merasa bertanggung jawab langsung kepada konstituennya jika ingin tetap eksis.

"Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya," paparnya.

Bonus lainnya, polarisasi sosial yang kerap memanas selama pilkada langsung berpotensi mereda. Meski mendukung, Gerindra menekankan bahwa wacana ini harus dikaji matang. Semua unsur perlu dilibatkan untuk mencari mekanisme terbaik.

Yang penting, jangan sampai prosesnya jadi tertutup dari masyarakat. "Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkas Sugiono. Aspirasi publik tetap harus bisa disalurkan dan diawasi, meski lewat perwakilan mereka di legislatif.