Di Balik Angka 5%, Daya Beli Rakyat Masih Jadi PR Besar

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terlihat stabil. Selama tiga tahun terakhir, rata-ratanya bertengger di 5,04 persen per tahun. Tapi, apakah angka yang rapi di atas kertas itu benar-benar mencerminkan perbaikan nasib orang banyak? Ternyata belum tentu.

Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, punya pandangan yang lebih hati-hati. Menurutnya, capaian 5 persen itu belum cukup. "Pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan harusnya diiringi dengan daya beli yang naik, lapangan kerja berkualitas, dan investasi produktif," ujarnya.

Tanpa itu, stimulus yang diberikan pemerintah cuma akan berakhir sebagai solusi sesaat. "Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan," tegas Eko.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik stabilitas angka itu? Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan.

Pertama, soal konsumsi rumah tangga. Meski jadi penyumbang terbesar pertumbuhan, angkanya cuma bergerak di kisaran 4,89 hingga 4,94 persen. Artinya, lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat sepertinya masih berpikir dua kali sebelum membelanjakan uangnya.

Kedua, ada fenomena deflasi yang bikin pusing. Sejak Mei-September 2024 dan berlanjut ke awal 2025, harga-harga sempat turun. Kedengarannya bagus, ya? Nyatanya malah bikin efek jera. Konsumen dan pengusaha malah menunggu harga turun lebih dalam lagi, sehingga permintaan melemah dan ekonomi bisa terjebak dalam spiral negatif.

Di sisi lain, investor global juga tampak ragu-ragu. Ini terlihat dari penurunan investasi asing langsung (FDI) yang mencapai 8,87 persen pada triwulan III 2025. Ketidakpastian regulasi, soal perpajakan, dan infrastruktur yang masih tersendat disebut-sebut jadi penyebabnya.

Namun begitu, Eko juga melihat secercah pencapaian. Di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, pengendalian inflasi berjalan cukup baik, masih sesuai target di angka 2,86 persen. Ini tentu jadi fondasi penting.

Tapi, jangan senang dulu. Tantangan strukturalnya masih besar. Daya beli masyarakat tetap jadi masalah utama, padahal kontribusinya mencapai 50-60 persen bagi perekonomian.

"Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, stabilitas harga pangan, dan program yang langsung berdampak pada daya beli," kata Eko.

Ia menekankan, sektor pertanian dan UMKM yang jadi nafas mayoritas rakyat harus diperkuat. Program koperasi desa pun perlu dikelola secara profesional, bukan sekadar formalitas, agar benar-benar bisa menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Masalah lain datang dari perbankan. Pertumbuhan kredit yang cuma sekitar 8 persen dinilai masih kurang greget untuk mendongkrak target pertumbuhan 5,4 persen di 2026.

"Diperlukan percepatan agar kredit bisa mencapai 12-15 persen," ujarnya.

Menyikapi hal ini, INDEF punya sejumlah rekomendasi. Setidaknya ada tujuh prioritas kebijakan yang mereka usulkan. Mulai dari fokus meningkatkan daya beli riil, mempercepat penyaluran kredit, menciptakan lapangan kerja, hingga menyederhanakan regulasi dan mengoptimalkan program untuk UMKM dan pertanian.

Intinya, Eko mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu lama terjebak di level pertumbuhan 5 persen. Sudah lebih dari satu dekade. Ini sinyal bahwa arah pembangunan nasional butuh peremajaan fundamental.

"Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata," tegasnya.

Jalan ke depan memang tidak mudah. Tapi dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, bukan mustahil Indonesia bisa keluar dari jebakan itu. Menuju pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga terasa manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke.