Di Balik Angka 5%, Daya Beli Rakyat Masih Jadi PR Besar

"Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, stabilitas harga pangan, dan program yang langsung berdampak pada daya beli," kata Eko.

Ia menekankan, sektor pertanian dan UMKM yang jadi nafas mayoritas rakyat harus diperkuat. Program koperasi desa pun perlu dikelola secara profesional, bukan sekadar formalitas, agar benar-benar bisa menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Masalah lain datang dari perbankan. Pertumbuhan kredit yang cuma sekitar 8 persen dinilai masih kurang greget untuk mendongkrak target pertumbuhan 5,4 persen di 2026.

"Diperlukan percepatan agar kredit bisa mencapai 12-15 persen," ujarnya.

Menyikapi hal ini, INDEF punya sejumlah rekomendasi. Setidaknya ada tujuh prioritas kebijakan yang mereka usulkan. Mulai dari fokus meningkatkan daya beli riil, mempercepat penyaluran kredit, menciptakan lapangan kerja, hingga menyederhanakan regulasi dan mengoptimalkan program untuk UMKM dan pertanian.

Intinya, Eko mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu lama terjebak di level pertumbuhan 5 persen. Sudah lebih dari satu dekade. Ini sinyal bahwa arah pembangunan nasional butuh peremajaan fundamental.

"Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata," tegasnya.

Jalan ke depan memang tidak mudah. Tapi dengan strategi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, bukan mustahil Indonesia bisa keluar dari jebakan itu. Menuju pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga terasa manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke.