Pemerintah Kaji Rencana Pemotongan Gaji Pejabat Tinggi Negara

Rencana pemotongan gaji pejabat tinggi negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR, kini sedang digodok serius oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Menurutnya, kajian detail sedang dilakukan untuk mewujudkan langkah penghematan tersebut.

“Sedang kita detilkan kajiannya,” ujar Prasetyo.

Ia menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri rapat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa lalu. Arahan ini sendiri berangkat dari imbauan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Intinya, situasi global, terutama dampak perang di Timur Tengah, mendesak adanya efisiensi anggaran negara.

Namun begitu, rencana ini tak cuma soal memotong gaji. Pemerintah juga mendorong berbagai langkah efisiensi lain di seluruh lingkungan kementerian dan lembaga. Intinya, semua lini diajak untuk lebih berhemat.

Di sisi lain, Prasetyo menegaskan soal kondisi energi dalam negeri. Pasokan BBM, katanya, masih relatif aman. Pemerintah bersama Pertamina dan kementerian terkait memastikan stok cadangan terus terjaga dengan sistem pengisian ulang yang berjalan.

“Karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman,” jelasnya.

Ia melanjutkan, penjelasan dari Menteri ESDM dan Dirut Pertamina soal cadangan untuk sekian hari bukan berarti stok akan habis total. Mekanismenya seperti penyimpanan yang selalu diisi ulang begitu kosong.

“Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita,” tambah Prasetyo.

Soal arahan Presiden Prabowo, Prasetyo menekankan bahwa pesannya jelas: jajaran pemerintahan harus jadi contoh. Mulai dari hal-hal konkret seperti migrasi ke transportasi publik, hingga membatasi pemakaian kendaraan dinas bermotor plat merah.

“Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” pungkasnya mengenai berbagai skenario efisiensi yang sedang disiapkan.