Golkar Dorong RUU Obligasi Daerah untuk Kurangi Ketergantungan Anggaran ke Pusat

Sarasehan Nasional Bahas Obligasi Daerah Dibuka di Maumere

Di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, suasana cukup ramai Kamis lalu. Melchias Markus Mekeng, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, secara resmi membuka Sarasehan Nasional keenam. Tema yang diangkat masih konsisten: menggali potensi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan dan instrumen investasi publik.

Ini bukan kali pertama digelar. Sebelumnya, serangkaian sarasehan serupa sudah berlangsung di beberapa provinsi, dari Sulawesi Utara, Bali, sampai Jawa. Tujuannya satu: mendorong pemahaman tentang instrumen keuangan ini.

Menariknya, gagasan obligasi daerah ini sudah lama mengendap di benak Mekeng. Ia mengaku mulai mendorongnya sejak tahun 2000, saat masih menjadi anggota MPR utusan daerah. “Namun begitu, waktu itu momentumnya belum dirasa tepat,” ujarnya.

Sekarang, situasinya berbeda. Ia melihatnya sebagai sebuah berkah terselubung.

Ia mengambil contoh nyata Kabupaten Sikka. Dulu, saat pertama kali ia duduk di DPR, APBD Sikka hanya sekitar Rp 400 miliar. Kini, angkanya melonjak jadi Rp 1,2 triliun. Tapi, peningkatan kesejahteraan? Menurutnya, belum signifikan benar.

Desakan untuk Regulasi Khusus

Mekeng juga menyoroti perubahan kebijakan transfer ke daerah pasca revisi Omnibus Law HKPD. Dulu, Dana Alokasi Umum (DAU) punya porsi tetap 26% dari penerimaan negara. Sekarang, komposisinya tidak lagi diatur seperti itu.

“Kalau dihitung-hitung sekarang, anggaran ke daerah cuma sekitar 19 persen. Ada pengurangan 7 persen,” jelasnya. Angka itu, ketika dikalikan dengan penerimaan negara yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun, berarti sekitar Rp 300 triliun ‘ditarik’ ke pusat.

Kondisi inilah yang ia anggap sebagai momentum. Pemerintah daerah harus lebih mandiri, salah satunya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu sebabnya Fraksi Partai Golkar getol mengedukasi soal alternatif pembiayaan, terutama obligasi daerah.