Menlu Sugiono Desak Reformasi PBB agar Tak Kehilangan Relevansi di Tengah Konflik Global dan Krisis Iklim

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyerukan reformasi mendasar pada sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar organisasi global itu tidak kehilangan relevansi di tengah pusaran tantangan dunia yang kian kompleks, mulai dari konflik geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan yang mendesak.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono usai menghadiri Sidang Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York. Sidang yang mengusung tema “Menjunjung Tinggi Tujuan dan Prinsip Piagam PBB serta Memperkuat Sistem Internasional yang Berpusat pada PBB” itu dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri China, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi yang krusial. Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dirancang pasca-Perang Dunia II sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika global yang jauh lebih rumit dibandingkan delapan dekade silam. “Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal perdamaian antarbangsa merupakan tujuan utama kelahiran PBB. Ia secara khusus menekankan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, terutama bagi negara-negara berkembang atau Global South yang selama ini dinilai kurang mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyoroti bagaimana penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu kerap menghambat pembahasan isu-isu penting di Dewan Keamanan. “Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski mendorong perubahan, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansinya. Sebaliknya, organisasi tersebut justru harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis. Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak lagi terbatas pada perang dan konflik geopolitik, melainkan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan, isu lingkungan, serta dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum bergengsi tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik. Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional. “Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandasnya.