Deru Teken UMK 2026, Palembang Pimpin Angka Tertinggi

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, akhirnya meneken surat keputusan yang mengunci angka upah minimum untuk tahun 2026. Kebijakan ini menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di delapan daerah, sebuah langkah yang diharapkan bisa jadi babak baru bagi kesejahteraan buruh di provinsi itu.

Prosesnya sendiri berjalan berjenjang, dimulai dari pembahasan di tingkat lokal dulu. Setelah itu, baru dibawa ke meja Dewan Pengupahan Provinsi untuk difinalisasi.

Cecep Wahyudin, salah satu anggota dewan tersebut, membeberkan daerah-daerah yang sudah ditetapkan. "Penetapan ini sepenuhnya mengacu pada kesepakatan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah, kemudian disinkronkan di tingkat provinsi sebelum ditandatangani gubernur," jelasnya, Kamis lalu.

Daerah yang dimaksud adalah Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), OKU Timur, Palembang, dan Muratara. Menariknya, semua UMK di daerah-daerah itu nilainya lebih tinggi ketimbang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel untuk tahun yang sama.

Tapi, ada catatan. Tidak semua kabupaten/kota menetapkan upah sektoral sendiri. OKU Timur dan Banyuasin, misalnya, memutuskan untuk tidak punya UMSK. Alasannya, nilai sektoral yang diusulkan di daerah mereka justru lebih rendah dari standar provinsi. Akhirnya, kedua daerah ini otomatis mengacu pada Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Kondisi serupa juga berlaku buat daerah yang dewan pengupahannya belum aktif. Mereka pun akan ikut patokan dari pusat provinsi.

Dari delapan daerah tadi, Palembang masih memimpin dengan UMK tertinggi, yakni Rp4.192.837. Posisi kedua dan ketiga diisi Muara Enim (Rp4.178.363) dan Musi Banyuasin (Rp4.039.054). Kalau dilihat sektornya, bidang-bidang seperti pertambangan, industri pengolahan, transportasi, dan energi masih mendominasi sebagai penyumbang nilai UMSK tertinggi.

Nah, buat lengkapnya, berikut rincian angka-angka tersebut per daerah.