Kritiknya lebih tajam lagi. Charles menduga ada dorongan untuk menghabiskan anggaran. Menurutnya, sisa anggaran seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih mendesak.
Lalu, bagaimana jawaban pihak berwenang? Badan Gizi Nasional (BGN) bersikukuh bahwa gizi tidak boleh berhenti. Mereka beralasan, program ini juga meringankan beban keluarga selama libur. Jadi, skema pengambilan langsung di sekolah pun tetap dijalankan.
Namun begitu, posisi pemerintah jelas dilematis. Ingin hadir menjamin hak gizi, tapi pelaksanaan yang kaku justru berisiko mengikis kepercayaan publik. Program sebesar ini tidak bisa cuma mengandalkan niat baik. Pelaksanaan teknis dan manfaat nyata di lapangan adalah kuncinya.
Kritik dari DPR sebaiknya dilihat sebagai alarm peringatan. Ke depan, transparansi anggaran, evaluasi menu yang ketat, dan pengawasan distribusi harus jadi prioritas. MBG harus benar-benar menghadirkan makanan bergizi tinggi, bukan sekadar yang mudah dibagikan.
Kalau dikelola dengan serius dan adaptif, program ini bisa jadi investasi berharga untuk masa depan anak Indonesia. Tapi jika dijalankan asal-asalan, yang muncul justru skeptisisme. Tantangannya nyata: bukan cuma di atas kertas anggaran, tapi di setiap piring yang diterima oleh anak-anak kita.
Artikel Terkait
DDII Jabar Tegaskan Sikap: Imbau Umat Islam Hindari Ucapan dan Atribut Natal
Setahun Memimpin, Prabowo Tegaskan Kunci Pemerintahan Efektif Ada di Meritokrasi
Pemerintah Pastikan BLT dan Bantuan Rp 8 Juta untuk Korban Bencana Sumatera
Surabaya Lumpuh, Jalan Utama Diblokade Aksi Buruh Malam