Di Hotel Ciputra Cibubur, Bekasi, suasana evaluasi Program Sekolah Rakyat berlangsung serius. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan Selasa (23/12) itu, dengan gamblang menyebut dua pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda lagi. Pertama, soal percepatan pembangunan gedung sekolah yang permanen. Kedua, dan ini krusial, tentang nasib lulusannya. "Mereka harus dapat jalan keluar yang jelas agar tidak kembali terjerembap dalam kemiskinan," tegasnya.
“Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar,” ujar Agus Jabo.
“Satu adalah pembangunan sekolah permanen, yang kedua adalah hilirisasi. Untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya, harus unggulan.”
Menurutnya, evaluasi kali ini tak boleh cuma berkutat pada urusan administrasi yang berbelit. Ada persoalan strategis yang mesti diantisipasi dari sekarang. Apalagi, mandat Presiden untuk memperluas program ini ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah di depan mata. Bayangkan skalanya.
“Kalau di Indonesia ada 514 kota/kabupaten, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” katanya.
“Siswanya seribu, kuotanya ada 500 ribu lebih siswa yang nanti akan kita urus. Itu bukan persoalan yang gampang.”
Laporan dari Gugus Tugas sendiri mengonfirmasi bahwa pembangunan sekolah permanen masih tersendat. Kebanyakan masih berstatus rintisan, belum punya gedung tetap. Ini jelas butuh tindakan nyata, bukan sekadar laporan yang rapi. “Harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear,” tegas Agus Jabo.
Artikel Terkait
Prakiraan Cuaca Makassar: Cerah Berawan Pagi, Hujan Ringan Berpotensi di Dini Hari
Pemerintah Tegaskan Batas Usia 16 Tahun untuk Akses Platform Digital Berisiko
Lebaran Usai, 171 Ribu Kendaraan Banjiri Makassar di Puncak Arus Balik
Harga Emas Perhiasan Stabil di Tengah Gejolak Pasar Global