Rizal Fadhillah: 2026 Berpotensi Jadi “Tahun Kegetiran” di Bawah Pemerintahan Prabowo

Bandung, Rabu – Analisis ini datang di penghujung tahun 2025, membawa peringatan yang suram.

M. Rizal Fadillah, seorang pengamat politik dan kebangsaan, punya pandangan yang cukup gelap tentang masa depan terdekat. Menurutnya, tahun 2026 nanti berpeluang besar menjelma menjadi apa yang ia sebut sebagai year of bitterness tahun penuh kegetiran bagi Indonesia. Dasarnya? Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya gagal total menghadirkan angin perubahan.

Alih-alih membawa semangat baru, rezim yang mulai bekerja sejak Oktober 2024 itu dianggap cuma melanjutkan begitu saja pola kekuasaan sebelumnya. Tanpa koreksi. Tanpa pembaruan berarti. “Rezim baru tanpa semangat baru adalah sesuatu yang naif dan aneh,” ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis.

“Jokowi berhenti bukan sedang melesat ke atas, tetapi meluncur ke bawah. Menjadi pelanjut tanpa reserve dari kemerosotan adalah kebodohan tingkat tinggi,” tegas Rizal.

Baginya, tahun 2025 ini mestinya jadi momen pembuktian. Tapi realitanya? Yang tampak justru sebaliknya. Pola penanganan masalah dianggap amatiran, mengambang, dan jauh dari ketegasan. “Ketegasan hanya berada di ruang ilusi dan omon-omon,” sindirnya. Prabowo, dalam pandangan Rizal, bukan lagi pemimpin harapan, melainkan pemimpin yang gagal dan sulit diharapkan.

Lalu, kenapa justru 2026 yang disebut sebagai puncak masalah? Rizal menguraikan empat alasan pokok.

Pertama, soal ketidakmampuan membaca kekuasaan Ilahi. Ia menyoroti bencana banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar beberapa waktu lalu. Pemerintah, katanya, gagal menangkapnya sebagai teguran spiritual atas kerusakan alam dan kerakusan material. “Teguran yang diabaikan akan memancing bencana berkelanjutan,” katanya.

Kedua, tiadanya pengakuan atas kesalahan. Pemerintah dinilai terlalu jumawa, merasa mampu mengatasi segala persoalan, sementara penderitaan rakyat di lapangan nyata adanya. Rizal juga menyentil soal kemenangan politik Prabowo-Gibran yang disebutnya didapat dengan cara curang dengan bantuan Jokowi. “Kesetiaan pada kecurangan akan membawa akibat,” ucapnya.

Ketiga, inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Rezim ini dinilai sarat ambivalensi: janjinya besar, kerjanya kecil, realisasinya seringkali nihil. Dari reformasi Polri, proyek IKN, penanganan banjir, Whoosh, hingga kasus Morowali semuanya berjalan tidak ajeg. “Rezim plin-plan layak menuai kekecewaan, bahkan perlawanan,” tegasnya.

Keempat, praktik bermain-main dengan hukum dan etika. Korupsi yang masih merajalela tak akan selesai dengan agenda normatif atau pemberian ampunan. Butuh langkah fundamental. Revolusioner. “Moral dan etika harus menjadi sokoguru perbaikan. Jika tidak, berlaku hukum alam: siapa menabur angin, akan menuai badai,” tutur Rizal.

Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa tanpa tobat dan perubahan sikap yang serius, dua hal akan membesar: murka Ilahi dan kemarahan sosial. Gelombang perlawanan rakyat bisa datang dari mana saja mahasiswa, buruh, santri, ulama, emak-emak, sampai para purnawirawan dan aktivis.

“Sinyal bencana bukan hanya banjir dan longsor, tetapi juga kemarahan sosial. Jika kinerja tetap seperti sekarang, tahun 2026 sangat potensial menjadi tahun kegetiran,” jelasnya.

Peringatannya ditutup dengan sebuah renungan. Ia mengingatkan agar ayat-ayat Ilahi dibaca dan disikapi dengan sungguh-sungguh. Sebelum bangsa ini kembali terjerumus dalam tragedi yang lebih besar dari sekadar banjir.