Forum Patriot Siliwangi Desak Prabowo Wujudkan Gagasan Kembali ke UUD 45 Asli

FKPPS Dukung Prabowo Kembalikan UUD '45 Asli

Deklarasi digelar di Bandung. Forum Komunikasi Patriot Pejuang Siliwangi, atau FKPPS, menyatakan dukungan penuh atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 versi naskah asli. Gagasan ini, seperti diketahui, tercantum dalam buku "Paradoks Indonesia" karya Prabowo sendiri, juga di dalam AD/ART partai yang dia bina.

Acara itu digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada 23 Desember lalu. Menurut Ketua Panitia, Sulyana Wirata Hadisubrata, sekitar 50 pimpinan organisasi hadir. Mereka berasal dari kalangan purnawirawan, aktivis, ulama, hingga tokoh masyarakat Jawa Barat.

Dindin S Maolani dari FKP2B yang jadi pemandu acara membuka diskusi. Menurutnya, perjuangan untuk kembali ke UUD 45 sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun. "Tapi isu ini kerap tenggelam," ujarnya, "tertutup gonjang-ganjing pemilu dan pilpres."

Namun begitu, keinginan Presiden Prabowo yang tertuang dalam buku dan AD/ART partainya, kata Dindin, lewat deklarasi di Bandung ini bisa menghangatkan kembali wacana tersebut.

M. Hatta Taliwang, salah satu narasumber, lantas memaparkan pokok persoalan. Dia menyoroti UUD hasil amandemen tahun 2002.

"UUD 2002 itu menempatkan MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Akibatnya, tidak ada kontrol terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Termasuk hilangnya GBHN, sehingga tujuan negara jangka panjang dan cara mencapainya jadi tidak jelas," tegas Hatta pada 23 Desember itu.

Dia lalu memberi contoh. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan Presiden Jokowi bisa membuat program semaunya.

"Seperti PIK2 yang awalnya program swasta jadi PSN, IKN tanpa kelayakan, Kereta Cepat Whoosh yang sangat merugikan keuangan negara. Lalu pemanfaatan sumber daya alam di Morowali yang menguntungkan asing, termasuk izin HTI yang picu bencana di Sumatera. Semua itu tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban oleh MPR," sambungnya.

Suara lain datang dari Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman dari APP-Bangsa. Dia mengingatkan soal Tap MPR tentang larangan ajaran komunis yang diabaikan.

"Yang justru tumbuh adalah nilai-nilai liberalisme, individualisme, hedonisme. Ini membuat bangsa kita kehilangan karakter dan jati diri. Jauh dari Pancasila. Melalui perang nir militer, masuklah neo-komunisme dan liberalisme, bukan lagi ideologi Pancasila," ujar Deddy.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat dari FKPPS juga angkat bicara. Dia menekankan soal prestasi bangsa.

"Prestasi anak bangsa secara individual banyak yang bagus. Tapi prestasi secara kolektif kita kalah dari tetangga. Ini bukan cuma soal kepemimpinan, tapi menyangkut sistem kenegaraan," papar Yayat.

Dia juga mengingatkan satu hal yang menurutnya krusial. Hilangnya Pasal 6 Ayat 1 UUD 45 Asli yang mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli dianggapnya berbahaya bagi masa depan bangsa.

Dari diskusi panjang itu, akhirnya muncul kesepakatan. Mereka akan mengadakan pertemuan lanjutan. FKPPS juga berusaha mengirim surat langsung ke Presiden Prabowo.

Bahkan dari peserta, ada permintaan agar panitia mengusahakan delegasi bisa diterima Prabowo. Tujuannya, untuk menegaskan dan menjelaskan aspirasi ini secara langsung tatap muka.

Deklarasi pun ditutup dengan pembacaan teks oleh Mayjen TNI (Purn) Dedi S Budiman.