Gus Ipul Tegaskan Bantuan Sosial Harus Langsung ke Tangan Penerima

Di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (23/12) lalu, suasana audiensi terasa cukup hangat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Bengkulu. Pertemuan itu membahas dua hal utama: soal keakuratan data penerima bantuan iuran (PBI) dan progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah mereka.

Gus Ipul langsung menekankan poin penting. Menurutnya, pengelolaan PBI harus tertib dan terkoordinasi. Bantuan harus sampai langsung ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa melalui perantara.

“Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” tegas Gus Ipul.

Soal data, ia mengingatkan agar pemutakhiran dilakukan dengan hati-hati dan jujur. Tujuannya jelas: menghindari kecemburuan sosial atau persoalan di tingkat desa yang kerap muncul jika data tak sesuai realita.

Selain Gus Ipul, hadir pula Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto. Dari pihak Kabupaten Kepahiang, Bupati Zurdi Nata hadir didampingi sejumlah pejabat. Mulai dari Kepala Dinas Sosial Helmi Johan, Kepala PUPR Teddy Adeba, Kepala Bappeda M. Salihin, hingga Kasubag Perencanaan PUPR Rizal Oktayudi.

Pembahasan kemudian beralih ke Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah memang sudah mengusulkan lahan. Namun, ada kendala teknis yang menghambat: akses jalan menuju lokasi yang diusulkan ternyata belum memadai.

Menanggapi hal ini, Gus Ipul menjelaskan bahwa kesiapan lahan dan akses adalah syarat mutlak. Tanpa itu, pembangunan tak bisa optimal. Di sisi lain, ia meyakini kehadiran Sekolah Rakyat bakal memicu geliat ekonomi lokal.

“Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sebagai gambaran, di Provinsi Bengkulu sendiri sudah ada dua Sekolah Rakyat rintisan. Ada SRMA 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna dan SRT 14 Kaur yang berlokasi di SMAN 11 Kaur.

Menutup pertemuan, Bupati Zurdi Nata menyatakan kesiapan daerahnya. Ia berjanji mengelola PBI dengan baik dan terus mengupayakan realisasi Sekolah Rakyat. Hanya saja, ia tak menampik keterbatasan anggaran daerah.

“Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” kata Zurdi Nata.

Gus Ipul pun menegaskan komitmennya. Kemensos, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Kepahiang. Tujuannya satu: memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan itu benar-benar nyambung dengan kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.