Jembatan 47 KM Melaka-Dumai: Mimpi Konektivitas atau Beban Finansial?

Sebuah rencana ambisius digulirkan pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia. Mereka ingin membangun jembatan yang membentang langsung ke Dumai, Indonesia. Tak main-main, anggaran awal sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar sudah disiapkan. Dana itu khusus untuk membiayai studi kelayakan.

Nantinya, perusahaan konsultan yang ditunjuk akan mengkaji segala aspek. Mulai dari teknis konstruksi, analisis ekonomi, sampai urusan logistik di lapangan.

Menurut Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, jembatan ini rencananya akan sepanjang 47 kilometer. Titik awalnya di Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka, dan ujungnya di Indonesia. Rencana ini muncul bersamaan dengan rencana pengembangan lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru. Rauf yakin, kombinasi kedua proyek ini bakal menyuntikkan energi baru bagi perekonomian Melaka.

Di sisi lain, persiapan di Indonesia ternyata sudah berjalan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, bersama Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), bahkan sudah menggelar focus group discussion (FGD) di Dumai pada Rabu (22/10) lalu.

Pertemuan itu membahas banyak hal krusial. Mereka mengupas tuntas soal kelayakan finansial, dampak lingkungan, tata kelola proyek, hingga implikasi sosial di masyarakat. Dari pembahasan itu, muncul optimisme bahwa jembatan ini punya potensi besar. Bukan cuma mempererat hubungan bilateral, tapi juga membuka keran kerjasama di bidang ekonomi, transportasi, dan teknologi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menyampaikan dukungan penuh.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Ia meyakini, jembatan ini akan menjadi akselerator bagi perekonomian masyarakat pesisir Riau.

Namun, Proyek Ini Tak Lepas dari Sorotan

Di Malaysia sendiri, rencana megah ini justru menuai kritik pedas. Salah satu suara paling keras datang dari Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub. Ia mempertanyakan serius tujuan dan kelayakan proyek ini.

“Kenyataannya, belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja kita memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” kata Yadzil.

Yadzil juga meragukan manfaat ekonominya. Menurutnya, wilayah Indonesia yang akan dihubungkan, yaitu Dumai, bukanlah pusat ekonomi utama. Alhasil, imbal hasil yang bisa diraih Melaka kemungkinan besar sangat minim.

“Dan jika konsesi itu gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkan proyek tersebut dengan dana publik. Dalam semua skenario, rakyatlah yang menjadi korban,” tegasnya.

Jadi, meski di atas kertas terlihat menjanjikan, jalan menuju terwujudnya jembatan Melaka-Dumai masih panjang dan berliku. Antara harapan akan konektivitas baru dan kekhawatiran akan beban finansial, perdebatan tampaknya masih akan terus berlanjut.