Muhammadiyah Desak Prabowo: Sumatera Butuh Status Darurat Nasional, Bukan Sekadar Wacana

Muhammadiyah Desak Prabowo Tetapkan Status Darurat Nasional untuk Banjir Sumatera

Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status 'Darurat Nasional' bagi bencana banjir bandang yang melanda Sumatera. Desakan ini muncul setelah tiga minggu berlalu, di mana penanganan bencana dinilai jauh dari kata wajar.

Press conference bertajuk 'Mendorong Status Bencana Sumatera Sebagai Bencana Nasional' digelar Jumat lalu. Di sana, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Rektor UMY Achmad Nurmandi menyampaikan sikap resmi organisasi.

"Penanganan bencana di tiga provinsi dalam tiga minggu ini sangat lambat. Ini kesimpulan yang kita ambil sesudah berkomunikasi dengan perwakilan tiga provinsi melalui zoom," kata Busyro.

Menurutnya, ketegasan Presiden untuk mengeluarkan status darurat bagi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh punya banyak dampak positif. Bagi korban, keputusan itu secara psikologis bisa memberi ketenangan.

"Bagi para korban, sekarang yang dibutuhkan adalah ketenangan dan itu penting," ujar mantan pimpinan KPK itu.

Di sisi lain, status darurat juga akan menguatkan gerakan sosial yang sudah bergerak sendiri membantu korban. Pendekatan bantuan pun bisa lebih beragam. Yang tak kalah penting, legitimasi Presiden akan semakin kuat pasca penetapan status itu. Ini menandakan dia tak bekerja sendirian.

"Tapi saya ingatkan, penetapan status bencana nasional jangan berhenti di status saja. Pemerintah dan masyarakat sipil harus berani untuk menunjukkan sisi kemanusiaan yang original. Semangat inilah yang menunjukkan sifat luhur kebangsaan kita. Jadi pembantu-pembantunya jangan sampai menghalang-halangi," tegasnya.

Bendera Putih dan Suara Negatif

Busyro melihat, lambatnya respons pemerintah membuat aksi masyarakat seperti mengibarkan bendera putih hingga meminta bantuan internasional adalah hal yang wajar. Dia menyebut, suara-suara yang menolak bantuan luar negeri itu tidak berdasar kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Secara gamblang, Busyro menyoroti akar masalahnya. Menurutnya, bencana ini sangat berkaitan dengan politik pembangunan nasional dan lemahnya penegakan hukum. Kerusakan hutan di Sumatera bukan hal baru, dan pola serupa terulang di banyak daerah lain.

"Yang terjadi di Sumatera memiliki kesamaan dengan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah lain seperti di Rembang, Wadas, Morowali dan sebagainya," tegasnya.

Sementara itu, Rektor UMY Achmad Nurmandi menyebut kampusnya telah mengirim relawan dan bantuan ke tiga provinsi. Bahkan, 28 mahasiswa asal wilayah terdampak mendapat beasiswa dan pembebasan biaya kuliah.

"Dalam refleksi kampus, bencana itu tidak terlepas dari tangan-tangan manusia, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam satu-dua dekade lalu. Tiga provinsi itu memiliki SDA luas biasa berupa hutan dan pertambangan," katanya.

Karena ketidakhati-hatian dalam pengelolaan, lanjutnya, yang seharusnya jadi berkah justru berubah menjadi kutukan. Dan itu, menurutnya, sudah terbukti dari berbagai penelitian.