Reformasi II: Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Makzulkan Prabowo-Gibran

Oleh M Rizal Fadillah

Suasana di kampus itu masih terasa hangat, meski acara mimbar bebas mahasiswa UIN Jakarta di Ciputat sudah lewat. Tapi gelombangnya? Itu masih menggelinding. Intinya sih sama: rasa kecewa. Banyak yang bilang rezim sekarang gagal total menjalankan amanat perubahan. Ideologi dan konstitusi cuma jadi pajangan. Korupsi makin merajalela, dan semua itu dianggap buah dari pengkhianatan rezim Jokowi. Nah, di tengah keruhnya situasi, Prabowo dinilai gagal menangkap aspirasi itu. Dia dianggap lebih banyak omong kosong ketimbang bertindak nyata.

Gaung "Reformasi II" kemudian menemukan bentuknya yang lebih konkret. Tanggal 17 Desember 2025, beberapa kelompok bertemu di Jakarta. Ada BP Petisi 100 yang dulu getol usir Jokowi, lalu Forum Purnawirawan TNI, dan juga aktivis Poros Jakarta-Bandung. Masing-masing bawa agenda. Petisi 100 masih konsisten dengan isu makzul Jokowi, sementara kalangan purnawirawan mendesak agar Wapres Gibran dicopot. APJB sendiri menggabungkan kedua tuntutan itu: adili Jokowi, makzulkan Gibran.

Pertemuan itu nggak cuma bahas soal lama. Isu bencana di Sumatera, kasus ijazah palsu, dan korupsi memang dibahas. Tapi fokus utama justru kinerja Prabowo sendiri selama memerintah. Menurut mereka, performanya payah. Dia dianggap tidak mandiri, masih bergantung erat pada Jokowi. Bahkan disebut-sebut, cengkeraman China makin kuat saja. Situasinya bikin resah. Prabowo terlihat goyah, dan caranya memimpin dinilai norak.

Sudah 14 bulan dia memimpin. Hasilnya? Dia sibuk dengan retorika dan proyek mercusuar. Tampak terang di luar, tapi gelap di dalam. Di dalam negeri, keadaan politik dan hukum carut-marut. Korupsi dikejar-kejar, tapi yang kasat mata justru dibiarkan. Kedaulatan negara dikikis China dan para agennya, sementara Prabowo tenang-tenang saja. Mirip orang bilang "Belanda masih jauh". Iya, Belanda mungkin jauh. Tapi China? Sudah di depan mata, bahkan melekat.

Yang bikin gerah, rezim lama malah dipelihara. Nama-nama seperti Tito, Listyo, Pratikno, Erick, dan lainnya masih bercokol. Jokowi bukannya dijauhkan, malah digenggam erat. Dilindungi, dipuji, dijadikan guru. Hidup terus Jokowi. Prabowo seperti tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Selalu perlu dituntun. Soal Kapolri yang tak kunjung diganti pun jadi bahan cibiran. Publik mulai bertanya-tanya, ini presidennya Prabowo Subianto atau Listyo S. Prabowo?

Menurut forum tadi, Prabowo harus diberi semangat untuk mandiri dan melepas Jokowi beserta kroninya. Kalau nggak mampu, percuma berharap. Kebijakannya yang mengambang cuma akan membuat KKN makin menjadi. Pilihannya jadi sulit, tapi harus diambil: Reformasi II. Semua elemen, dari mahasiswa sampai emak-emak, harus cepat bergerak.

Reformasi 1998 hampir berusia 28 tahun. Rupanya, sejarah perlu terulang untuk memperbaiki negeri. Tahun 2026 harus jadi tahun perbaikan. Stop kemewahan dan arogansi. Hentikan politik basa-basi.

Tumbangkan ketidakpedulian.

Prabowo masih punya kesempatan memilih. Mau ikut jadi subjek reformasi bersama rakyat, atau jadi objek yang direformasi? Kalau pilihan pertama ditolak, maka teriakan Reformasi Kedua akan semakin keras:

TANGKAP DAN ADILI JOKOWI, MAKZULKAN PRABOWO-GIBRAN

Konstitusi menjamin perubahan. Rakyatlah pemilik kedaulatan sejati. Kekuasaan cuma ujian sementara dalam permainan waktu. Dan Tuhan, pasti tidak suka pada kezaliman.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 18 Desember 2025