Puskesmas Masih Terpuruk, RS di Tiga Provinsi Sumatera Mulai Pulih Pascabencana

Setelah diterjang banjir dan tanah longsor, kondisi layanan kesehatan di tiga provinsi di Sumatera mulai menunjukkan perbaikan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus melaporkan, mayoritas rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini sudah bisa beroperasi kembali.

Namun begitu, bukan berarti semuanya sudah berjalan mulus. Di Aceh, misalnya, masih ada tiga rumah sakit swasta yang belum bisa berfungsi normal. Padahal, dari total 65 rumah sakit di provinsi tersebut, 62 di antaranya sudah kembali melayani masyarakat.

“Di Aceh itu ada 65 rumah sakit, hari ini 62 rumah sakit sudah beroperasional, ada 3 rumah sakit swasta yang masih belum,”

Begitu penjelasan Benjamin usai rapat tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Keadaan di dua provinsi tetangga terlihat lebih baik. Menurutnya, seluruh rumah sakit di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah beroperasi penuh, seratus persen.

“Kalau di Sumatera Barat semuanya baik rumah sakit dan di Sumatera Utara semua rumah sakit 100% beroperasional,”

Lain cerita dengan puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini masih banyak yang terpuruk. Di Aceh, tercatat 37 puskesmas yang rusak parah dan belum beroperasi. Sementara di Sumatera Utara, angkanya mencapai 40 puskesmas.

“Dari 305 puskesmas di Aceh yang belum beroperasional 37 karena memang rusak parah, lumpurnya tinggi. Tapi yang lainnya bisa beroperasional,” ucap Benjamin. “Ada hanya 40 puskesmas di Sumatera Utara yang belum beroperasional.”

Meski ada tantangan di level puskesmas, Benjamin menilai keadaan darurat kesehatan di ketiga wilayah itu secara umum sudah bisa dikendalikan. Fokus kini bergeser. Kemenkes sedang menggenjot pemenuhan kebutuhan obat-obatan untuk korban bencana.

Jenis obat yang dibutuhkan pun spesifik, terkait kondisi pascabencana.

“Yang kita perlu siapkan adalah obat-obatan untuk pasca bencana, termasuk obat untuk atasi diare untuk bagaimana atasi akibat kurang air bersih, jadi di lapangan lebih banyak itu,” jelasnya.

Untuk memastikan respons cepat dan koordinasi yang lancar, Kemenkes telah menempatkan personelnya di setiap titik bencana. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi kendala birokrasi yang menghambat bantuan.

“Dari Kementerian Kesehatan menaruh, di setiap krisis, ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada alasan untuk masalah koordinasi, paham ya?”

“Kadang-kadang di lapangan itu, kalau dari daerah minta apa kalau Kemenkesnya nggak nyambung, repot. Jadi, kita taruh orang supaya nggak ada alasan karena orang Kemenkes bisa setiap saat langsung karena perintahnya adalah untuk krisis ini apa yang emergensi segera dikirim ke lokasi. Itu sudah berlangsung 22 hari,” tambah Benjamin.

Upaya pemulihan ini, rupanya, sudah berjalan selama lebih dari tiga minggu. Perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya langkah-langkah konkret mulai terlihat di lapangan.