Laporan YLBHI Buka Suara: Operasi Militer Ilegal dan Duka yang Membisu di Papua

Selasa lalu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meluncurkan sebuah laporan yang menghentak. Judulnya panjang dan menggigit: "Papua dalam Cengkeraman Militer: Laporan Situasi HAM Papua 2023-2025". Isinya? Sebuah paparan suram tentang operasi militer yang disebut ilegal dan krisis kemanusiaan yang terus meruyak di bumi Cendrawasih.

Laporan itu, yang disusun oleh jaringan LBH di Papua, menyodorkan angka-angka yang sulit diabaikan. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 76.228 pengungsi internal. Lebih memilukan lagi, 60 warga sipil dilaporkan menjadi korban kekerasan akibat operasi militer. Menurut para penyusun, operasi itu sendiri tak punya landasan hukum yang jelas.

Operasi yang Dipertanyakan

Edo, seorang peneliti dari LBH Papua, bersikukuh. Menurutnya, pengerahan pasukan ke Papua sejak 2018 dilakukan tanpa Keputusan Presiden atau rekomendasi DPR, padahal itu diamanatkan UU TNI. "Kami menyimpulkan operasi militer di Papua adalah operasi ilegal," tegas Edo. Dasarnya, aturan main dalam Pasal 19 dan 21 UU itu sama sekali tak dipatuhi.

Di sisi lain, kehadiran militer justru makin masif. Sepanjang 2024-2025, ada penambahan 29 satuan tentara non-organik. Masing-masing satuan itu beranggotakan ratusan prajurit. Belum lagi lima batalion infanteri baru yang dibentuk Oktober lalu. Rencana Panglima TNI untuk membentuk 100 batalion teritorial per tahun hingga 2029 juga turut dicatat dalam laporan ini, menambah kekhawatiran akan eskalasi yang tak berujung.

Duka yang Tersebar

Krisis pengungsiannya nyata. Mereka tersebar di kabupaten-kabupaten seperti Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, dan beberapa wilayah lain. Mayoritas adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Hidup mereka terputus akses sekolah dan layanan kesehatan jadi barang mewah.

Namun begitu, ada kisah yang lebih pedih dari sekadar angka. Seperti tragedi yang menimpa Ibu Hamineral Kabak di Yahukimo. Untuk sekadar mencari makanan di kebunnya sendiri, dia harus mendaftarkan KTP ke koramil. Malang tak dapat ditolak, di sana dia mengalami penyiksaan seksual yang brutal.

"Ibu ini disiksa, ditelanjangi, diperkosa, dan vaginanya disobek," ungkap Edo, suaranya tak bisa menyembunyikan gejolak. Kasus Ibu Hamineral bukan satu-satunya. Laporan ini juga mendokumentasikan 36 kasus pembunuhan di luar hukum dalam tiga tahun. Dan sampai sekarang, tak satu pun yang berujung di pengadilan.

Dampak yang Mengakar

Aldi, salah satu penyusun laporan, mencoba menjelaskan dampak yang lebih sistemik. Dia menyoroti ironi pahit: angka kemiskinan tertinggi justru ada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, wilayah yang kaya akan konsesi tambang mencapai lebih dari 11 juta hektar.

Konflik yang berkepanjangan ini, menurut laporan, telah melahirkan apa yang mereka sebut "generasi kebencian". Anak-anak Papua tumbuh dengan trauma kolektif, warisan konflik yang tak kunjung usai.

Konfirmasi dari Tanah Papua

Suara dari lapangan menguatkan temuan itu. Senator DPD RI dari Papua Tengah, Eka, baru saja kembali dari Kabupaten Puncak. "Saya tegaskan ini bukan ilusi, bukan mitos. Ini fakta yang dialami orang Papua setiap hari," ujarnya tanpa ragu.

Dia bercerita pengalamannya di Distrik Sinak. Di sana, warga dipaksa membawa bendera merah putih jika pergi ke kebun. "Kapolsek bilang kalau tidak ada bendera, bisa ditembak. Saya tanya, berarti yang tidak pakai bendera lepas tembakan? Ini berbahaya sekali," kisah Eka.

Pendeta Ronald dari PGI lebih keras lagi. Baginya, pendekatan militer sudah gagal total. "Dinding bertelinga masih ada. Ketakutan luar biasa masih dirasakan. Kami tidak bisa membayangkan perubahan signifikan selama pendekatan moncong senjata masih digunakan," tegasnya.

Jalan Keluar yang Ditawarkan

Laporan ini tak hanya mengkritik, tapi juga memberi sejumlah rekomendasi konkret untuk pemerintah. Poin-poinnya jelas:

Hentikan seluruh operasi militer ilegal di Papua. Tarik seluruh prajurit non-organik. Penuhi HAM orang asli Papua. Hentikan proyek industri ekstraktif yang mengabaikan hak masyarakat adat. Susun peta jalan bantuan untuk pengungsi. Dan yang terpenting: bangun dialog sejati.

Yuni dari Komnas Perempuan mengapresiasi laporan ini. "Temuan-temuan ini mengonfirmasi situasi yang tidak berubah baik, malah makin memburuk dari 13 tahun lalu," katanya. Laporan ini, baginya, pengingat di tengah pembungkaman informasi soal Papua.

Di akhir acara, Isnur dari YLBHI menutup dengan pernyataan yang berusaha menggugah. "Melawan ketidakadilan, melawan kekerasan, dan melawan represi juga berarti melawan pembungkaman suara. Berjuang untuk kasih manusia adalah berjuang untuk melawan lupa."