Di Tengah Bencana, Jakarta Tegas Tolak Bantuan Asing, Aceh Berteriak Minta Tolong

Oleh: Rosadi Jamani

Permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk menggalang bantuan internasional tampaknya belum cukup menggoyahkan sikap Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Presiden bersikukuh. Status bencana nasional, katanya, tak diperlukan.

Alasannya? Situasi masih terkendali. Cuma tiga provinsi yang terdampak dari total 38 provinsi di Indonesia. Negara ini, tegasnya, mampu menangani sendiri.

Namun begitu, pernyataan itu seperti hidup di ruang yang berbeda dengan kenyataan di lapangan. Data resmi BNPB per 16 Desember 2025 mencatat fakta yang lebih kelam: korban jiwa sudah mencapai 1.030 orang. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah ayah, ibu, anak, dan saudara yang hilang.

Aceh menanggung beban terberat dengan 431 kematian. Sumatera Utara menyusul di angka 355, dan Sumatera Barat 244. Ceritanya tak berhenti di situ. Masih ada 206 orang dinyatakan hilang nasib mereka menggantung, meninggalkan keluarga dalam ruang hampa antara harap dan cemas.

Di tengah situasi seperti ini, klaim "terkendali" terasa hambar. Bahkan mungkin kehilangan makna. Bagaimana tidak? Selain korban tewas, sekitar 7.000 orang luka-luka. Lebih dari 624.000 jiwa terpaksa mengungsi. Dan bayangkan, 186.488 rumah rusak. Jumlah yang fantastis, seolah-olah cukup untuk membangun sebuah kota kecil dari nol.

Negara memang sudah bergerak. Tapi dampaknya luar biasa luas. Pelayanan publik ikut kolaps. 219 fasilitas kesehatan terdampak, justru saat warga paling membutuhkannya. 967 sekolah dan tempat belajar rusak anak-anak terpaksa belajar dari bencana itu sendiri. 434 rumah ibadah ikut terdampak. Belum lagi 290 gedung perkantoran dan 145 jembatan yang ambruk, memutus akses dan mengacaukan hidup warga.

Di sinilah kontrasnya muncul. Sementara pemerintah pusat menegaskan kemandirian dan martabat bangsa, Gubernur Aceh justru mengirim surat permohonan bantuan ke UNDP dan UNICEF. Bagi Aceh, dua lembaga PBB ini bukan nama asing. Mereka adalah mitra penyelamat yang pernah hadir nyata pasca tsunami 2004.

Permintaan Mualem bukanlah sandiwara politik. Ini jeritan dari lapangan. Infrastruktur hancur. Pengungsian penuh sesak. Logistik dan layanan dasar nyaris tak mampu lagi menahan beban. Faktanya, bantuan dari Malaysia dan China sudah mulai mengalir masuk. Relawan internasional pun bersiap.

Jadi, ada dua narasi yang bertolak belakang. Dari Jakarta, suaranya: kita bisa sendiri. Dari Aceh, gemanya: kami butuh pertolongan. Yang satu bicara kapasitas dan kedaulatan. Yang lain bicara tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan musibah skala besar. Kedua suara itu punya alasan, tapi sepertinya tidak sedang membicarakan penderitaan yang sama.

Memang, keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional mungkin punya pertimbangan administratif dan politiknya sendiri. Tapi data BNPB bicara lebih jujur. Kemampuan negara untuk menolak bantuan asing, tidak serta-merta berarti penderitaan di lapangan sudah teratasi.

Ujian kemandirian kita saat ini bukan datang dari tekanan dunia internasional. Ujiannya justru ada pada 1.030 nyawa yang melayang, 206 orang yang hilang, dan ratusan ribu pengungsi yang hidupnya terhenti.

"Banjir biasanya, seminggu sudah surut, rumah bisa ditempati lagi. Lah, ini banjir lumpur setinggi dada, bahkan ada rumah terlelap lumpur. Tak bisa bisa lagi ditempati,"

teriak seorang pengungsi dari Aceh, menggambarkan keputusasaan yang tak tertahankan.

Pada akhirnya, ini bukan perdebatan soal siapa yang lebih nasionalis. Ini soal waktu, nyawa, dan kedalaman luka yang diderita. Data BNPB tidak beropini. Ia hanya mencatat: 1.030 meninggal, 206 hilang, lebih dari 624.000 mengungsi, hampir 200 ribu rumah hancur. Angka-angka itu bisu terhadap jargon-jargon politik. Ia hanya menyimpan kisah tentang siapa yang bertahan dan siapa yang tidak.

Kemandirian sejati, mungkin, bukan diukur dari ketegasan menolak bantuan. Tapi dari kecepatan dan ketepatan negara dalam memastikan warganya tidak dibiarkan berjuang sendirian terlalu lama.

Jika pusat berkata "kami mampu", sementara daerah terpaksa mengetuk pintu dunia untuk menyelamatkan rakyatnya, maka yang perlu dipertemukan bukanlah semangatnya, melainkan kenyataan di medan bencana.

Negara besar bukanlah negara yang gengsi dibantu. Bukan pula negara yang gagah berpidato tapi lambat bergerak di tengah lumpur. Negara besar adalah yang berani berkata: kami bekerja keras, dan jika diperlukan, demi menyelamatkan manusia, kami terbuka untuk uluran tangan siapa pun.

Martabat sesungguhnya terletak di sana. Bukan pada penolakan, tapi pada keberpihakan yang nyata dan cepat sampai ke mereka yang paling membutuhkan.

Mungkin sudah waktunya untuk menutup buku rapat, mengesampingkan debat, dan benar-benar turun. Karena di lapangan, di antara genangan dan puing, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa: apakah negara bergerak cukup cepat untuk mereka yang hampir kehilangan harapan?

(Ketua Satupena Kalbar)