Di Amerika Serikat, perang politik ternyata merambah hal-hal yang paling tak terduga. Ambil contoh jenis huruf. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memutuskan mengganti font resmi kementeriannya. Calibri, yang dipakai di era pemerintahan Biden, disingkirkan. Penggantinya? Times New Roman yang klasik.
Perubahan sekecil apa pun, dalam iklim politik yang terpolarisasi seperti sekarang, bisa dengan cepat berubah jadi pertarungan simbol. Publik pun mulai mengaitkan: ini font-nya kaum Demokrat atau Republikan? Konservatif atau liberal? Isu seperti ini, meski tampak sepele, berpotensi mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih substansial seperti perbaikan layanan dasar untuk masyarakat.
Lalu, apa alasan Rubio?
Menurutnya, Calibri dianggap mengurangi wibawa dan estetika dokumen resmi. Tapi sebenarnya, ada yang lebih mendasar dari sekadar selera. Calibri selama ini dianggap mewakili nilai-nilai DEIA Diversity, Equity, Inclusion, dan Accessibility. Bentuknya yang agak renggang memang dirancang agar mudah dibaca, termasuk oleh mereka dengan penglihatan terbatas.
Bagi Rubio dan kalangan konservatif yang dekat dengan Donald Trump, simbolisme semacam itu jelas tak sejalan. Font itu dianggap mewakili ideologi partai sebelah.
Di sisi lain, fenomena serupa sebenarnya bukan hal baru. Tipografi, yang sejatinya adalah seni merancang huruf, kerap dibebani nilai-nilai politik tertentu. Ini terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia.
Artikel Terkait
Pernyataan Prabowo Soal Israel Viral, Ternyata Ada Syarat yang Terpotong
Gelombang Mundur di OJK dan BEI, Isu Free Float Diduga Jadi Pemicu
Kaesang Menangis di Panggung Rakernas, Janjikan PSI Akan Jadi Partai Besar
Botol Pink Kosong dan Misteri N2O dalam Kasus Lula Lahfah