Di Amerika Serikat, perang politik ternyata merambah hal-hal yang paling tak terduga. Ambil contoh jenis huruf. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memutuskan mengganti font resmi kementeriannya. Calibri, yang dipakai di era pemerintahan Biden, disingkirkan. Penggantinya? Times New Roman yang klasik.
Perubahan sekecil apa pun, dalam iklim politik yang terpolarisasi seperti sekarang, bisa dengan cepat berubah jadi pertarungan simbol. Publik pun mulai mengaitkan: ini font-nya kaum Demokrat atau Republikan? Konservatif atau liberal? Isu seperti ini, meski tampak sepele, berpotensi mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih substansial seperti perbaikan layanan dasar untuk masyarakat.
Lalu, apa alasan Rubio?
Menurutnya, Calibri dianggap mengurangi wibawa dan estetika dokumen resmi. Tapi sebenarnya, ada yang lebih mendasar dari sekadar selera. Calibri selama ini dianggap mewakili nilai-nilai DEIA Diversity, Equity, Inclusion, dan Accessibility. Bentuknya yang agak renggang memang dirancang agar mudah dibaca, termasuk oleh mereka dengan penglihatan terbatas.
Bagi Rubio dan kalangan konservatif yang dekat dengan Donald Trump, simbolisme semacam itu jelas tak sejalan. Font itu dianggap mewakili ideologi partai sebelah.
Di sisi lain, fenomena serupa sebenarnya bukan hal baru. Tipografi, yang sejatinya adalah seni merancang huruf, kerap dibebani nilai-nilai politik tertentu. Ini terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia.
Artikel Terkait
Bumi Memanas Lebih Cepat, KLHK Buru-buru Tinjau Ulang Tata Ruang
Kematian di Tangan ICE: Krisis Kepercayaan dan Gelombang Protes yang Mengguncang Amerika
John Sitorus Sindir Siti Nurbaya Usai Rumahnya Digeledah: Gabung Saja ke PSI
Brian Yuliarto Buka Kartu: Kampus dan Industri Harus Jalin Kolaborasi Nyata untuk Pacu Ekonomi