Font Times New Roman Gantikan Calibri, Rubio Picu Perang Simbol di Birokrasi AS

Di Amerika Serikat, perang politik ternyata merambah hal-hal yang paling tak terduga. Ambil contoh jenis huruf. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memutuskan mengganti font resmi kementeriannya. Calibri, yang dipakai di era pemerintahan Biden, disingkirkan. Penggantinya? Times New Roman yang klasik.

Perubahan sekecil apa pun, dalam iklim politik yang terpolarisasi seperti sekarang, bisa dengan cepat berubah jadi pertarungan simbol. Publik pun mulai mengaitkan: ini font-nya kaum Demokrat atau Republikan? Konservatif atau liberal? Isu seperti ini, meski tampak sepele, berpotensi mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih substansial seperti perbaikan layanan dasar untuk masyarakat.

Lalu, apa alasan Rubio?

Menurutnya, Calibri dianggap mengurangi wibawa dan estetika dokumen resmi. Tapi sebenarnya, ada yang lebih mendasar dari sekadar selera. Calibri selama ini dianggap mewakili nilai-nilai DEIA Diversity, Equity, Inclusion, dan Accessibility. Bentuknya yang agak renggang memang dirancang agar mudah dibaca, termasuk oleh mereka dengan penglihatan terbatas.

Bagi Rubio dan kalangan konservatif yang dekat dengan Donald Trump, simbolisme semacam itu jelas tak sejalan. Font itu dianggap mewakili ideologi partai sebelah.

Di sisi lain, fenomena serupa sebenarnya bukan hal baru. Tipografi, yang sejatinya adalah seni merancang huruf, kerap dibebani nilai-nilai politik tertentu. Ini terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Indonesia.

Kita mungkin jarang memerhatikan font di spanduk atau baliho di jalan. Tapi coba lihat di kantor-kantor pemerintahan. Saat ada pejabat baru masuk, seringkali ada keinginan untuk mengubah tampilan visual mulai dari layout, margin, sampai jenis huruf yang dipakai.

Itu bukan sekadar soal selera. Penggunaan font pilihan sang pimpinan bisa jadi penanda loyalitas, sebuah cara untuk "mengiyakan" visi baru. Nantinya, sang pejabat bisa berujar, "Di era saya, pakai font ini karena yang lama boros kertas dan kurang rapi."

Simpelnya, ini soal penanda kekuasaan. Para pegawai pun lambat laun akan menganggap font era pimpinan lama sebagai sesuatu yang usang. Seperti pernah diungkapkan pemikir seperti Ludwig von Mises atau James Q. Wilson, birokrat memang punya kecenderungan menyukai hal-hal baru meski kadang itu hanya perubahan di permukaan.

Nah, persoalannya di mana?

Baik di AS maupun di Indonesia, simbol administratif seperti font bisa berubah jadi alat kekuasaan yang ideologis. Birokrat yang seharusnya netral tiba-tiba terjebak dalam perang simbol. Waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk melayani masyarakat, terkuras hanya untuk mengurusi format, margin, dan jenis huruf.

Konsekuensinya jelas: birokrasi jadi tidak produktif. Yang muncul malah semangat "era saya" yang individual, bukan "era kita" yang kolektif. Lebih parah lagi, hal remeh seperti pilihan font bisa jadi alat untuk menegakkan hierarki dan menghukum yang tidak patuh. Sungguh situasi yang berbahaya, karena fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan akhirnya terabaikan.