Di Istana Negara, Selasa lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas. Ia menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua yang jumlahnya mencapai 2.500 unit harus sudah beroperasi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Target itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan para Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus.
Presiden tak menampik bahwa program makan bergizi gratis ini bakal menelan anggaran yang sangat besar. Bagaimana tidak? Program ini menyasar semua anak, mulai dari usia dini sampai mereka lulus SMA, bahkan termasuk para ibu hamil.
"MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo.
Lalu, bagaimana progres di lapangan? Prabowo pun menanyakan hal ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Dadan melaporkan, hingga saat ini sudah berdiri 179 SPPG. Angkanya mungkin terdengar kecil, tapi penyebarannya cukup merata.
"179 pak, ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua pegunungan dan 28 di Papua Barat Daya," jelas Dadan.
Namun begitu, itu baru permulaan. Ketika ditanya soal target akhir, Dadan menyebut kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 unit. Angka itu mencakup wilayah-wilayah terpencil sekalipun, dengan total penerima manfaat diperkirakan sekitar 750 ribu orang.
Artikel Terkait
TAUD Desak Polisi Ungkap Dalang Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS
25 Kilogram Kokain Diamankan di Pesisir Selayar, Diduga Bagian Jaringan Internasional
TASPEN Gelar Mudik Gratis untuk 1.400 Pemudik dengan Asuransi Rp20 Juta
Pemkot Makassar Izinkan Takbiran di Lingkungan, Larang Konvoi dan Petasan