Prabowo Beri Tenggat: 2.500 Dapur Gizi Papua Harus Beroperasi Penuh HUT RI 2026

Di Istana Negara, Selasa lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas. Ia menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua yang jumlahnya mencapai 2.500 unit harus sudah beroperasi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Target itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan para Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus.

Presiden tak menampik bahwa program makan bergizi gratis ini bakal menelan anggaran yang sangat besar. Bagaimana tidak? Program ini menyasar semua anak, mulai dari usia dini sampai mereka lulus SMA, bahkan termasuk para ibu hamil.

"MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo.

Lalu, bagaimana progres di lapangan? Prabowo pun menanyakan hal ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dadan melaporkan, hingga saat ini sudah berdiri 179 SPPG. Angkanya mungkin terdengar kecil, tapi penyebarannya cukup merata.

"179 pak, ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua pegunungan dan 28 di Papua Barat Daya," jelas Dadan.

Namun begitu, itu baru permulaan. Ketika ditanya soal target akhir, Dadan menyebut kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 unit. Angka itu mencakup wilayah-wilayah terpencil sekalipun, dengan total penerima manfaat diperkirakan sekitar 750 ribu orang.

Dia lalu menjabarkan soal anggaran. Di Papua, dana yang dibutuhkan bisa tiga kali lipat lebih besar dibanding di Jawa karena faktor indeks kemahalan.

"Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat. Kalau 750 ribu itu kalau di Jawa kan Rp 7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp 25 triliun, Pak, uang Badan Gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan, Pak, indeks kemahalan," paparnya.

Di sisi lain, ada kabar baik. Dadan menyebut sudah ada investor yang bersedia membangun. Bahkan, pemda setempat telah mendaftarkan sekitar 275 investor, dan totalnya diperkirakan bakal mencapai 300-an.

"Sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua. Yang mendaftar di pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya nanti kurang lebih sekitar 300-an investor yang akan membangun di sana," kata Dadan.

Dengan dukungan itu, pembangunan SPPG di Papua ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Presiden Prabowo menyambut baik target Maret tersebut. Tapi ia juga realistis. Kondisi geografis Papua yang berat bisa jadi tantangan serius.

"Anda katakan Maret, itu sangat bagus, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah. Kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi," pungkas Presiden menegaskan.