Di Istana Negara, Selasa lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas. Ia menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua yang jumlahnya mencapai 2.500 unit harus sudah beroperasi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Target itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan para Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus.
Presiden tak menampik bahwa program makan bergizi gratis ini bakal menelan anggaran yang sangat besar. Bagaimana tidak? Program ini menyasar semua anak, mulai dari usia dini sampai mereka lulus SMA, bahkan termasuk para ibu hamil.
"MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo.
Lalu, bagaimana progres di lapangan? Prabowo pun menanyakan hal ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Dadan melaporkan, hingga saat ini sudah berdiri 179 SPPG. Angkanya mungkin terdengar kecil, tapi penyebarannya cukup merata.
"179 pak, ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua pegunungan dan 28 di Papua Barat Daya," jelas Dadan.
Namun begitu, itu baru permulaan. Ketika ditanya soal target akhir, Dadan menyebut kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 unit. Angka itu mencakup wilayah-wilayah terpencil sekalipun, dengan total penerima manfaat diperkirakan sekitar 750 ribu orang.
Artikel Terkait
Gelar Berguguran, Janji Pendidikan Tinggi Retak di Ujung Karier
Israel Perintahkan Pembongkaran Ratusan Rumah di Kamp Pengungsi Nur Shams
Pembela Nadiem Bantah Keterkaitan Rp809 Miliar dengan Kasus Chromebook
Warisan Beracun: Bagaimana Kebijakan Satu Anak Tiongkok Melahirkan Stigma Perempuan Sisa