Dedi Mulyadi Bongkar Akar Masalah Kerusakan Lahan di Pangalengan

Selasa (16/12/2025) lalu, suasana di Kebun Malabar Afdeling Kertamanah, PTPN I Regional 2 di Pangalengan, Bandung, tampak berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung, sekop di tangan, untuk menanam bibit teh dan tanaman kayu. Tapi jangan salah, acara ini bukan sekadar seremoni belaka.

Menurut Dedi, momen itu lebih dari sekadar simbol. Ini adalah deklarasi komitmen nyata. Komitmen bersama antara Pemda Jabar, Kodam Siliwangi, Polda Jabar, hingga jajaran perkebunan dan Perhutani untuk serius menjaga konservasi.

“Sebenarnya ini bukan simbolis penanamannya ya, kalau nanam kan sudah ada petani,” ujarnya.

“Tapi yang paling utama hari ini menyatakan komitmen bahwa Pemda Jabar, Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, jajaran perkebunan, dan Perhutani memiliki komitmen untuk menjaga konservasi.”

Kekhawatirannya jelas. Dedi mengajak semua pihak belajar dari bencana di sejumlah wilayah Sumatera, yang akar masalahnya ada di kerusakan lingkungan hulu. Situasi di Jabar sekarang, di matanya, punya kemiripan yang mengkhawatirkan.

Bayangkan saja. Banyak gunung dan lereng yang dulu hijau, kini berubah jadi hamparan sayuran seperti kentang. Imbasnya langsung terasa: sungai-sungai mendangkal, aliran air tak karuan, banjir mengancam, pohon tumbang, dan infrastruktur rusak. Semua berantai.

Karena itu, ia menekankan, aksi tanam yang digerakkan PTPN dan Dinas Perkebunan Jabar ini tak boleh berhenti di satu titik. Harus diikuti perubahan total pola kelola lereng. Tapi, dengan satu catatan penting: masyarakat setempat jangan sampai dirugikan.

“Warga enggak boleh dirugikan,” tegasnya.

“Mereka nanti bekerja untuk melakukan penanaman pohon, penanaman sayuran, penanaman tanaman keras.”

Intinya, program konservasi ini harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi warga yang selama ini menggantungkan hidup sebagai buruh tani.

Dorong Usut Tuntas Perusakan Kebun Teh

Di sisi lain, Dedi juga menyoroti kasus perusakan kebun teh PTPN di Pangalengan. Ia mendorong aparat hukum untuk mengusutnya tuntas, tak berhenti pada pelaku lapangan saja.

“Itu kewenangan Polda dan kewenangan Polresta Bandung. Tetapi saya harapkan jangan hanya berhenti sampai pada kuli,” kata Dedi.

“Siapa aktor utama yang sebenarnya harus terjangkau, tapi semuanya tergantung alat bukti.”

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, pengamanan di lokasi kini telah diperketat dengan pendirian pos. Sebelumnya, Polresta Bandung telah membongkar praktik perusakan yang diduga berlangsung bertahun-tahun dan menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Kritik Pedas untuk PTPN

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM ini tak sungkan menyentil pengelolaan lahan oleh PTPN. Ia menilai, kebijakan perusahaan itu justru jadi pangkal persoalan.

“Ini saya jujur saja. Penyebab rakyat berani itu karena PTPN-nya salah sejak awal,” ujarnya dalam dialog di lokasi.

“Karena tanah PTPN disewa-sewakan, rakyat jadi berani.”

Praktik penyewaan lahan itu, menurutnya, memicu alih fungsi besar-besaran dari tanaman tahunan ke sayuran. Dampaknya langsung: banjir di Bandung makin sering karena tanah kehilangan daya serapnya. Dedi geram melihat bangunan semi permanen dan tanaman sayuran masih ada di kawasan yang semestinya jadi area lindung.

“Saya enggak mau lagi di bawah itu ada bangunan-bangunan rucuk-rucuk, ada sayuran naik ke atas,” tegasnya.

Ia juga mengkritik sikap PTPN yang dianggapnya lalai di awal, baru minta bantuan saat konflik dan kerusakan sudah terjadi.

“Awalnya kelakuan PTPN juga. Setelah diserang rakyat, baru nangis-nangis enggak ada yang bantu. Ini harus dibenerin,” ujar Dedi.

Meski begitu, ia menegaskan posisinya tidak memihak. Fokusnya satu: kelestarian lingkungan Jabar harus diselamatkan.

Pengakuan dari PTPN

Menanggapi hal itu, Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, mengakui ada masalah serius. Total lahan mereka di wilayahnya hampir 6.000 hektare. Yang mengkhawatirkan, sekitar 1.500 hektare di antaranya sudah beralih fungsi jadi lahan sayur.

“Alih fungsi ini menyebabkan run off tinggi dan pendangkalan sungai,” kata Desmanto.

“Dampaknya besar terhadap potensi bencana. Kalau sudah terjadi bencana, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan pemulihan sekarang.”

Dari luas lahan yang beralih fungsi itu, sebagian besar ternyata garapan murni tanpa kerja sama resmi. Kerja sama legal hanya sekitar 40 hektare saja, dan itu pun sekarang sudah dihentikan seluruhnya.

“Seluruh kerja sama sudah kami hentikan,” pungkasnya.

“Semua lahan dikembalikan ke tanaman perkebunan seperti teh dan kopi yang bersifat tahunan agar fungsi konservasi bisa pulih seperti semula.”