Tito Karnavian Tegaskan Peran Kunci Komite Otsus Papua: Sinkronisasi Program hingga ke Presiden

Di ruang rapat Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan satu hal. Peran Komite Eksekutif Otsus Papua itu sederhana namun krusial: menyelaraskan program. Artinya, memastikan kerja pemerintah pusat dan daerah di seluruh Papua dari provinsi hingga kota berjalan seirama.

Tanpa sinkronisasi itu, mustahil pembangunan bisa dipercepat. Terutama di sektor-sektor vital macam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

"Besok sore, jam 3 Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua," ujar Tito dalam rapat tersebut.

Rapat itu sendiri digelar sebagai persiapan menjelang pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan pada Selasa (16/12/2025). Tito ingin semua kepala daerah yang hadir paham betul posisi komite ini.

Menurutnya, komite bukanlah lembaga operasional yang mengambil alih kewenangan bupati atau gubernur. Tugasnya lebih pada pengawasan, sinkronisasi, dan yang tak kalah penting: melaporkan progres pembangunan langsung ke Presiden. Laporan itu mencakup kerja kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Bapak-Bapak Kepala Daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting," jelas Tito. "Yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan."

Persoalannya, selama ini program pembangunan di Papua dijalankan oleh banyak instansi. Kerja mereka kerap tumpang tindih, atau justru meninggalkan celah. Di sinilah komite diharapkan masuk mengisi kekosongan koordinasi dan memperkuat integrasi kebijakan di lapangan.

Tanpa koordinasi yang solid, infrastruktur yang dibangun bisa saja sia-sia. Tidak memberi manfaat optimal bagi warga.

"Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron," tegas Tito. "Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua."

Di sisi lain, komite juga bertugas membantu Badan Pengarah (BP3OKP). Mulai dari pembangunan SDM, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Semuanya harus terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai menyampaikan apresiasi. Ia melihat komitmen Presiden untuk mendorong pembangunan Papua sangat kuat.

“Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, dan juga menjadi penentu, sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik," tandas Velix.

“Sehingga percepatan pembangunan masyarakat di Papua adalah wajah dari keadilan sosial di Indonesia.”

Menurutnya, akselerasi pembangunan harus benar-benar menyentuh akar rumput. Fokusnya pada penciptaan lapangan kerja di kampung-kampung, peningkatan kualitas SDM, dan konektivitas terpadu.

Rapat hari Senin itu juga dihadiri sembilan anggota komite lainnya. Mereka adalah Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.