Aminullah punya kekhawatiran lain. Polemik yang berlebihan, dalam pandangannya, justru berbahaya. Bisa mendelegitimasi institusi Polri dan menggerogoti kepercayaan publik. Apalagi di tengah tantangan keamanan yang makin ruwet belakangan ini.
“Kritik itu penting, tetapi harus berbasis akal sehat hukum. Jika setiap kebijakan negara dicurigai tanpa dasar konstitusional yang kuat, maka yang runtuh bukan hanya kebijakan itu, tetapi kewibawaan hukum itu sendiri,”
lanjutnya.
Di sisi lain, Aminullah menekankan peran pemuda. Bukan sebagai oposisi yang selalu berkata ‘tidak’, melainkan sebagai penjaga nalar publik dan penyeimbang kekuasaan.
“Kami berdiri bukan untuk membela kekuasaan, tetapi untuk membela konstitusi. Perpol 10/2025 harus diawasi pelaksanaannya,”
ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang cukup berbobot. “Konstitusi bukan alat tawar-menawar politik. Ia adalah fondasi negara. Dan Perpol 10/2025, selama dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab, adalah bagian dari upaya menjaga fondasi itu tetap tegak.”
Artikel Terkait
Suharti Buka Suara: Data Pendidikan Masih Banyak PR Meski 71,9% Dinilai Baik
Di Balik Duka Sumatera, Solidaritas Ternyata Menyembuhkan Jiwa Penolong
Bandara Sam Ratulangi Siap Hadapi Gelombang Mudik Nataru
Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK, Jejak Uang Kuota Haji Diperdalam