Merdeka atau Bencana Nasional? Anggota DPRD Sumut Beri Ultimatum untuk Nias

Di balik pernyataan panas itu, ada persoalan yang sangat konkrit dan mendesak. Menurut Kurniawan, bencana banjir di Sumut telah memutus akses logistik ke Nias. Akibatnya, kehidupan warga di sana tercekik. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali.

Logistik memang kacau. Rute pengiriman barang sekarang berbelit-belit. Dari Medan, barang harus dialihkan dulu ke Padang, baru kemudian bisa dikirim ke Nias. Prosesnya makan waktu. Pengiriman pun cuma bisa dilakukan seminggu sekali. Wajar saja kalau pasokan langka dan harga jadi gila-gilaan.

Nah, di sinilah pangkal tuntutannya. Bagi banyak tokoh dan warga Nias, status 'bencana nasional' bukan sekadar label. Itu adalah kunci. Dengan status itu, penanganan diharapkan bisa lebih cepat, terkoordinasi dengan baik, dan yang paling penting: didanai penuh oleh pusat. Tanpa itu, mereka merasa seperti diabaikan, berjuang sendirian.

Sampai detik ini, pemerintah pusat masih bungkam. Belum ada keputusan resmi tentang status bencana di Nias. Sementara itu, pernyataan Kurniawan Laoly terus bergulir bagai bola api. Reaksinya beragam. Ada yang mendukung karena merasa jeritan ekonomi mereka akhirnya terdengar. Tapi tak sedikit yang mencibir keras, menilai pernyataan 'merdeka' itu berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI. Situasinya masih menegangkan.