Membaca Risiko Politik Prabowo di Dunia yang Tak Lagi Punya Satu Pusat

Oleh: Radhar Tribaskoro

Prabowo Subianto mulai memimpin Indonesia di saat dunia sedang berubah total. Bukan masa-masa yang tenang. Kini, kekuatan global tidak lagi terpusat di satu tempat. Amerika Serikat, yang dulu jadi penjaga stabilitas tunggal, kini harus berbagi panggung. Di sisi lain, blok seperti BRICS muncul bukan cuma sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga menawarkan jalur politik baru bagi banyak negara. Di tengah arus besar inilah risiko bagi pemerintahan baru ini harus dilihat. Tekanannya datang dari dua arah: dinamika internasional yang rumit dan gesekan dalam negeri yang tak pernah benar-benar reda.

Bermain di Semua Medan

Pilihan Prabowo untuk mendekat ke BRICS jelas bukan sekadar gaya-gayaan. Dia paham, bergantung hanya pada Barat terutama AS bisa membelenggu Indonesia. Pertemuannya dengan Vladimir Putin membuka peluang kerja sama nuklir dan energi. Sementara itu, hubungan dengan Xi Jinping semakin diperdalam, melanjutkan apa yang sudah dibangun sejak era Jokowi.

Bahkan dalam proyek sensitif seperti kereta cepat Whoosh, sikapnya tegas.

“Saya akan bertanggung jawab,” ujarnya.

Itu bukan cuma soal komitmen pribadi. Lebih dari itu, pernyataan itu adalah sinyal politik ke Beijing bahwa Indonesia tak akan biarkan proyek strategisnya ambruk karena masalah internal.

Namun begitu, jalur lama tidak serta-merta diputus. Hubungan dengan Amerika tetap dijaga. Pembicaraan dagang dengan pemerintahan Trump masih berjalan, dan dukungan pada upaya perdamaian AS di Gaza juga diberikan. Sekilas, ini seperti diplomasi yang seimbang. Tapi justru di sinilah letak bahayanya. Dalam peta geopolitik sekarang, bersikap netral dan tidak memilih blok sering diartikan sebagai sebuah pilihan tersendiri. Dan pilihan itu bisa berisiko.

Berhadapan dengan Kepentingan Mapan

Kalau di luar negeri langkahnya halus, di dalam negeri justru sebaliknya. Prabowo bergerak lebih frontal. Beberapa Proyek Strategis Nasional yang dikendalikan oligarki dibatalkan. Itu adalah sinyal keras bahwa rezim baru ini tak mau jadi penerus pasif dari kekuasaan sebelumnya.

Ambil contoh pengambilalihan kebun sawit ilegal sumber rente yang sudah mengakar lama. Rencana menertibkan tambang ilegal juga menguat. Langkah-langkah ini bukan cuma urusan teknis administratif. Ini menyentuh langsung jaringan kepentingan yang sudah puluhan tahun terbangun, sebuah kompleks industri-politik yang menyatukan pengusaha besar, aparat, dan elite. Setiap hektar sawit yang disita, setiap lubang tambang yang ditutup, berarti memutus aliran uang. Di titik inilah risiko politiknya melonjak tajam. Banyak pihak yang terusik.

Ekor Panjang Sejarah

Sejarah kita mengajarkan satu hal: konflik dalam negeri jarang yang benar-benar murni lokal. Dulu, Amerika Serikat punya andil dalam peristiwa PRRI dan peristiwa 1965. Bukan karena Indonesia tak berdaya, tapi posisinya yang strategis membuatnya selalu jadi incaran. Kini, ketika Indonesia mulai menunjukkan kecondongan ke BRICS, logika geopolitik zaman dulu bisa saja hidup kembali.

AS tentu tidak akan merasa nyaman melihat negara yang lama berada dalam orbitnya mulai menjauh. Dukungan terhadap oligarki lokal yang sedang kesal dengan kebijakan Prabowo adalah skenario klasik yang sangat mungkin. Kendalanya cuma satu: butuh kelompok militan sebagai pemicu di lapangan.

Dan bibit-bibitnya sudah terlihat. Ada kelompok akar rumput yang masih loyal pada pemerintahan sebelumnya, ditambah massa yang bisa digerakkan oleh tokoh daerah yang merasa terpojokkan oleh kebijakan pusat. Kalau dua arus ini bertemu, situasi bisa dengan cepat memanas.

Seberapa Genting Risikonya?

Mengukur risiko politik Prabowo tidak bisa hitam putih. Ini lebih seperti pengukur tekanan yang naik-turun seiring waktu. Selama konflik dengan oligarki masih ditangani lewat jalur hukum dan birokrasi, risikonya masih terkategori rendah hingga menengah. Tapi keadaan bisa berubah cepat. Begitu tekanan ekonomi, mobilisasi massa, dan kampanye delegitimasi dari luar negeri menyatu, tingkat kegentingannya akan melesat.

Di sinilah ujian terberatnya: bagaimana menjaga agar semua gesekan tetap berada dalam koridor institusi yang ada, sambil memastikan negara tetap punya kendali penuh atas alat-alatnya. Pernyataan “saya bertanggung jawab” itu penting, tapi tidak cukup. Tanggung jawab pribadi presiden harus segera diubah menjadi tanggung jawab kelembagaan lewat transparansi, akuntabilitas, dan pembagian wewenang yang jelas. Tanpa itu, beban hanya akan terpusat di satu pundak.

Penutup

Prabowo memimpin di era di mana keberanian memang diperlukan, tapi kehati-hatian justru yang menentukan apakah pemerintahan akan bertahan lama. Risiko politik yang dihadapinya nyata dan datang dari segala penjuru: dari dunia multipolar yang penuh ketidakpastian, dari oligarki dalam negeri yang terusik, dan dari sejarah yang menunjukkan bahwa konflik di Indonesia selalu punya dimensi internasional.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah risiko itu ada. Sudah jelas ada. Yang lebih penting adalah: apakah negara ini punya ketahanan yang cukup untuk menyerap segala guncangan tanpa ambruk? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menjadi ujian sebenarnya bagi kepemimpinan Prabowo Subianto.

Cimahi, 13 Desember 2025

Penulis:
- Berijazah dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
- Anggota Komite Eksekutif KAMI
- Ketua Komite Kajian Ilmiah FTA