Harapan Besar untuk Kapuas Raya Mengudara di Sintang

Suara permohonan dari masyarakat perbatasan itu bergema di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu lalu. Intinya satu: mereka ingin Presiden baru mendengarkan.

Di wilayah timur Kalimantan Barat, harapan untuk segera memiliki provinsi sendiri tampaknya tak pernah padam. Bahkan, justru menguat. Dalam sebuah seminar yang digelar 13 Desember 2025, harapan itu kembali dikumandangkan secara resmi. Kali ini, mereka menyasar langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Inti permintaannya adalah pembukaan moratorium atau penghentian sementara pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Mereka muka moratorium itu dibuka secara terbatas, khusus untuk Kalbar. Alasan utamanya jelas: wilayah mereka berbatasan langsung dengan Malaysia.

Deklarasi yang mereka usung bertajuk “Provinsi Kapuas Raya untuk Indonesia Jaya”. Kartiyus, selaku Ketua Panitia seminar, yang membacakannya. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat penting. Mulai dari Gubernur Kalbar, pimpinan DPRD provinsi, hingga jajaran pemerintah dan dewan dari lima kabupaten di kawasan timur.

“Kami segenap elemen masyarakat dari lima kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat memohon kepada Yang Mulia Bapak H. Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar berkenan membuka moratorium secara terbatas, khusus bagi masyarakat Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia.”

Kartiyus, Ketua Panitia Seminar Percepatan Pembentukan DOB Provinsi Kapuas Raya.

Menurut Kartiyus, kesiapan untuk berdiri sebagai Provinsi Kapuas Raya hasil pemekaran dari Kalbar sudah bulat. Argumennya punya dasar strategis yang kuat. Selain soal keamanan perbatasan di sisi barat Kalimantan, mereka juga menyinggung stabilitas nasional menyusul kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Seolah ingin bilang, pemerataan pembangunan di Kalimantan harus segera diwujudkan.

Hal menarik lain dari pernyataan itu adalah soal kepercayaan politik. Seluruh proses perjuangan pemekaran ini, kata Kartiyus, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

Dukungan pun disebut datang lengkap. Lima bupati dan lima ketua DPRD kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu disebutkan siap membackup. Tak lupa, seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses perjuangan ini kepada Gubernur Kalimantan Barat, didukung oleh lima bupati dan lima ketua DPRD kabupaten di wilayah timur Kalbar, bersama seluruh stakeholder lainnya.”

Di sisi lain, dampak yang dijanjikan dari pembentukan provinsi baru ini cukup signifikan. Kartiyus meyakini, Kapuas Raya akan menjadi motor percepatan pembangunan, terutama di kabupaten perbatasan seperti Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Baginya, ini bukan sekadar wacana. Tapi sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di garis terdepan negeri. Pertanyaannya kini, apakah suara dari Pendopo Sintang itu akan sampai ke meja istana? Waktu yang akan menjawabnya.