Sjafrie Siap Berantas Pengkhianat di Balik Tambang Indonesia

Sebut Ada Musuh dalam Selimut, Pengamat: Sjafrie Siap Bereskan Pengkhianat Bangsa di Sektor Tambang

Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal "musuh dalam selimut" yang melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya di pertambangan, bukan sekadar omongan biasa. Ini adalah sinyal keras. Nada bicaranya menunjukkan pergeseran pendekatan negara, dari pengawasan biasa menuju langkah penegakan yang lebih tegas. Targetnya jelas: pihak-pihak yang diduga berkhianat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, sikap Sjafrie itu seperti alarm. Pemerintah dinilai melihat ancaman internal sebagai faktor utama melemahnya kendali negara atas komoditas strategis macam nikel dan timah.

kata Amir kepada wartawan, Kamis lalu.

Dalam beberapa kesempatan, Sjafrie sendiri kerap menyoroti anomali. Perdagangan timah Indonesia, misalnya. Sebagai salah satu produsen terbesar dunia, aliran komoditas ini ke China justru sangat deras. Yang jadi masalah, harganya dinilai tidak mencerminkan nilai strategisnya. Keuntungan besar malah lebih banyak dinikmati negara pengimpor, bukan kita sebagai produsen.

Amir Hamzah melihat indikasi pengkhianatan dari dua hal. Pertama, penetapan harga ekspor yang tidak wajar dan jauh dari mekanisme pasar internasional. Kedua, kemudahan luar biasa yang diberikan kepada importir tertentu, terutama perusahaan-perusahaan China yang menguasai rantai pasok smelter di kawasan Asia Tenggara.

jelasnya.

Sebelumnya, Sjafrie juga menyoroti kejanggalan di Morowali, pusat investasi nikel China. Di sana, muncul laporan tentang bandara dengan aktivitas penerbangan yang diduga tak melalui prosedur imigrasi standar. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat adanya jalur masuk tenaga kerja asing yang tak tercatat oleh negara.

Amir menyebut kondisi semacam ini sebagai “operasi senyap yang merusak kedaulatan demografis dan keamanan nasional.” Dalam kajian intelijen, masuknya pekerja asing tanpa catatan resmi berpotensi mengandung elemen yang lebih berbahaya dari sekadar migrasi tenaga kerja. Bisa jadi ada infiltrasi agen ekonomi, spionase industri, hingga penguasaan teknologi kunci tanpa lisensi negara. Bahkan, praktik parallel governance di area industri tertentu.

tegas Amir.