Sjafrie Siap Berantas Pengkhianat di Balik Tambang Indonesia

Sebut Ada Musuh dalam Selimut, Pengamat: Sjafrie Siap Bereskan Pengkhianat Bangsa di Sektor Tambang

Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal "musuh dalam selimut" yang melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya di pertambangan, bukan sekadar omongan biasa. Ini adalah sinyal keras. Nada bicaranya menunjukkan pergeseran pendekatan negara, dari pengawasan biasa menuju langkah penegakan yang lebih tegas. Targetnya jelas: pihak-pihak yang diduga berkhianat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, sikap Sjafrie itu seperti alarm. Pemerintah dinilai melihat ancaman internal sebagai faktor utama melemahnya kendali negara atas komoditas strategis macam nikel dan timah.

“Ketika Menhan menyebut musuh dalam selimut, itu artinya ada pejabat atau aktor dengan otoritas legal yang justru melakukan tindakan berlawanan dengan kepentingan nasional,”

kata Amir kepada wartawan, Kamis lalu.

Dalam beberapa kesempatan, Sjafrie sendiri kerap menyoroti anomali. Perdagangan timah Indonesia, misalnya. Sebagai salah satu produsen terbesar dunia, aliran komoditas ini ke China justru sangat deras. Yang jadi masalah, harganya dinilai tidak mencerminkan nilai strategisnya. Keuntungan besar malah lebih banyak dinikmati negara pengimpor, bukan kita sebagai produsen.

Amir Hamzah melihat indikasi pengkhianatan dari dua hal. Pertama, penetapan harga ekspor yang tidak wajar dan jauh dari mekanisme pasar internasional. Kedua, kemudahan luar biasa yang diberikan kepada importir tertentu, terutama perusahaan-perusahaan China yang menguasai rantai pasok smelter di kawasan Asia Tenggara.

“Ini bukan sekadar cuan. Dalam perspektif intelijen, pola seperti ini sering dilakukan untuk economic penetration, di mana negara asing menggunakan instrumen bisnis untuk membangun ketergantungan ekonomi negara target,”

jelasnya.

Sebelumnya, Sjafrie juga menyoroti kejanggalan di Morowali, pusat investasi nikel China. Di sana, muncul laporan tentang bandara dengan aktivitas penerbangan yang diduga tak melalui prosedur imigrasi standar. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat adanya jalur masuk tenaga kerja asing yang tak tercatat oleh negara.

Amir menyebut kondisi semacam ini sebagai “operasi senyap yang merusak kedaulatan demografis dan keamanan nasional.” Dalam kajian intelijen, masuknya pekerja asing tanpa catatan resmi berpotensi mengandung elemen yang lebih berbahaya dari sekadar migrasi tenaga kerja. Bisa jadi ada infiltrasi agen ekonomi, spionase industri, hingga penguasaan teknologi kunci tanpa lisensi negara. Bahkan, praktik parallel governance di area industri tertentu.

“Jika benar ada bandara tanpa imigrasi, itu sudah masuk kategori shadow territory. Dan shadow territory hanya mungkin tumbuh jika ada aktor lokal yang memberikan restu,”

tegas Amir.

Frasa "musuh dalam selimut" yang dilontarkan Sjafrie memang berat. Dalam kacamata geopolitik, kelompok ini bisa terdiri dari berbagai pihak. Mulai dari pejabat yang punya kewenangan perizinan, elite bisnis yang jadi perantara kepentingan asing, aparat di lapangan yang menutup mata, hingga jaringan internasional yang pakai metode debt-trap untuk mengunci akses sumber daya.

Menurut Amir, pernyataan Menhan itu adalah pesan keras bahwa pemerintah sedang memetakan jaringan ini dengan serius.

Apa yang terjadi di sektor tambang kita selama sepuluh tahun terakhir punya pola yang mengkhawatirkan. Ada yang menyebutnya sebagai Economic Intelligence Warfare, di mana kebutuhan mineral kritis negara besar untuk industri teknologi mendorong strategi ekonomi yang agresif. Indonesia, sebagai pemasok utama, otomatis jadi sasaran empuk.

Lalu ada pola manipulasi kebijakan lokal. Infiltrasi ekonomi biasanya melibatkan pemberian insentif terlalu besar, penguasaan smelter, hingga kontrol harga. Jika ada pejabat yang "mempermudah" proses ini, maka ia bisa dituding melakukan pengkhianatan geopolitik. Belum lagi soal penguasaan infrastruktur strategis, seperti bandara tanpa imigrasi tadi, yang menunjukkan adanya koridor aman untuk kepentingan tertentu sangat berbahaya jika lepas dari kendali negara.

Pernyataan keras Sjafrie bisa dibaca sebagai pembukaan fase baru "pembersihan". Ada indikasi pemerintah akan melakukan audit menyeluruh izin tambang, evaluasi kebijakan ekspor, pemeriksaan jaringan korporasi yang terhubung dengan kepentingan asing, hingga memperketat akses ke kawasan industri tertutup.

“Jika Menhan turun tangan langsung, itu berarti ancamannya sudah dikategorikan high risk national security threat, bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi,”

jelas Amir.

Konteksnya memang genting. Mineral strategis seperti nikel dan timah kini jadi rebutan dalam persaingan teknologi AS dan China. Keduanya butuh pasokan stabil untuk kendaraan listrik, baterai, dan semikonduktor. Indonesia di posisi strategis, tapi sekaligus jadi zona kontestasi pengaruh ekonomi yang sengit.

“Jika bangsa ini tidak waspada, kita tidak hanya kehilangan mineral, tetapi juga kehilangan kendali masa depan ekonomi,”

ucap Amir.

Intinya, peringatan Sjafrie itu jelas: ancaman terhadap ekonomi Indonesia tak selalu datang dari luar. Seringkali justru lahir dari dalam, dari aktor internal yang melayani kepentingan asing. Langkahnya ke depan diperkirakan akan fokus pada penguatan intelijen ekonomi, penegakan aturan pertambangan, dan pembongkaran jaringan oligarki yang merugikan negara.

“Jika operasi bersih-bersih ini berlanjut, kita mungkin menyaksikan salah satu reformasi besar sektor tambang dalam sejarah Indonesia,”

tutupnya.