KPK Tersendat Usut Korupsi Makanan Bayi dan Ibu Hamil Akibat Barang Bukti Hilang

Upaya KPK mengusut kasus korupsi pengadaan makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil ternyata mentok di tengah jalan. Kendalanya sederhana tapi pelik: mereka kesulitan menemukan sampel fisik barang buktinya. Tanpa contoh makanan itu, penyelidikan sulit bergerak maju.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengakui hal ini di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu lalu.

"Ini sudah berlangsung lama. Yang sekarang sedang kami cari mati-matian ya sampel itu," ujar Asep.

Sampel itu krusial. Menurut Asep, sampel harus diuji di laboratorium untuk membuktikan ada ketidaksesuaian kandungan. Sayangnya, mencari biskuit dan premiks itu seperti mencari jarum dalam jerami.

"Kita cari di perusahaan-perusahaan, tapi barangnya udah lama. Ini kan investigasi ilmiah, harus ada pembuktian lab. Misal ada laporan kekurangan vitamin A atau zat besi, kita harus bisa tunjukkan, 'nih, lihat, beneran nggak ada di barangnya'. Di titik ini kami agak tersendat," sambungnya, menjelaskan dilema yang dihadapi timnya.

Sebagai catatan, kasus yang diselidiki ini berkaitan dengan program di Kementerian Kesehatan. Modusnya, seperti pernah dijelaskan Asep pada Rabu (6/8/2025), terbilang kejam: mengambil untung dari yang paling rentan.

"Programnya mulia, beri nutrisi untuk cegah stunting pada ibu hamil dan anak. Tapi eksekusinya bobrok," katanya.

Biskuit untuk bayi yang seharusnya kaya nutrisi, justru isinya lebih banyak gula dan tepung. Premiks campuran vitamin dan mineral juga dikurangi takarannya.

"Alhasil, kualitas gizinya jatuh. Harganya pun jadi lebih murah, tentu saja," tambah Asep.

Dampaknya dua kali lipat: negara dirugikan, dan para ibu hamil yang menerima bantuan tak merasakan manfaatnya. Masalah stunting tak teratasi, bahkan kesehatan ibu bisa terancam.

"Yang stunting tetap stunting. Ibu hamil juga jadi rentan. Kami sedang pertimbangkan untuk naikkan status ke penyidikan," ucapnya.

Berdasarkan informasi, penyelidikan kasus yang diduga terjadi antara 2016 hingga 2020 ini sudah berjalan sejak awal 2024. Namun sampai sekarang, KPK masih tutup rapat soal detail perkara. Asep menegaskan, semua masih dalam tahap penyelidikan awal.

"Statusnya masih lidik," tegasnya singkat.