Frasa "musuh dalam selimut" yang dilontarkan Sjafrie memang berat. Dalam kacamata geopolitik, kelompok ini bisa terdiri dari berbagai pihak. Mulai dari pejabat yang punya kewenangan perizinan, elite bisnis yang jadi perantara kepentingan asing, aparat di lapangan yang menutup mata, hingga jaringan internasional yang pakai metode debt-trap untuk mengunci akses sumber daya.
Menurut Amir, pernyataan Menhan itu adalah pesan keras bahwa pemerintah sedang memetakan jaringan ini dengan serius.
Apa yang terjadi di sektor tambang kita selama sepuluh tahun terakhir punya pola yang mengkhawatirkan. Ada yang menyebutnya sebagai Economic Intelligence Warfare, di mana kebutuhan mineral kritis negara besar untuk industri teknologi mendorong strategi ekonomi yang agresif. Indonesia, sebagai pemasok utama, otomatis jadi sasaran empuk.
Lalu ada pola manipulasi kebijakan lokal. Infiltrasi ekonomi biasanya melibatkan pemberian insentif terlalu besar, penguasaan smelter, hingga kontrol harga. Jika ada pejabat yang "mempermudah" proses ini, maka ia bisa dituding melakukan pengkhianatan geopolitik. Belum lagi soal penguasaan infrastruktur strategis, seperti bandara tanpa imigrasi tadi, yang menunjukkan adanya koridor aman untuk kepentingan tertentu sangat berbahaya jika lepas dari kendali negara.
Pernyataan keras Sjafrie bisa dibaca sebagai pembukaan fase baru "pembersihan". Ada indikasi pemerintah akan melakukan audit menyeluruh izin tambang, evaluasi kebijakan ekspor, pemeriksaan jaringan korporasi yang terhubung dengan kepentingan asing, hingga memperketat akses ke kawasan industri tertutup.
jelas Amir.
Konteksnya memang genting. Mineral strategis seperti nikel dan timah kini jadi rebutan dalam persaingan teknologi AS dan China. Keduanya butuh pasokan stabil untuk kendaraan listrik, baterai, dan semikonduktor. Indonesia di posisi strategis, tapi sekaligus jadi zona kontestasi pengaruh ekonomi yang sengit.
ucap Amir.
Intinya, peringatan Sjafrie itu jelas: ancaman terhadap ekonomi Indonesia tak selalu datang dari luar. Seringkali justru lahir dari dalam, dari aktor internal yang melayani kepentingan asing. Langkahnya ke depan diperkirakan akan fokus pada penguatan intelijen ekonomi, penegakan aturan pertambangan, dan pembongkaran jaringan oligarki yang merugikan negara.
tutupnya.
Artikel Terkait
Prabowo Tinjau Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera, Akses Jalan Mulai Dibuka
Prabowo Tinjau Daerah Terdampak Banjir: Listrik Tak Bisa Pulih Sekejap
Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Usai Tinjau Bencana Aceh
Dua Tersangka Wedding Organizer Raup Rp 11,5 Miliar untuk Gaya Hidup Mewah